DAIRI — Penyusutan Dana Transfer ke Daerah dalam Rancangan APBD Dairi 2027 menjadi salah satu sorotan utama dalam sidang paripurna DPRD Dairi, Selasa (17/11/2026). Halim Lumbanbatu menyampaikan pandangan itu mewakili Fraksi Partai Demokrat pada agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Keuangan Bupati atas Ranperda APBD Dairi Tahun Anggaran 2027.
Dalam pandangannya, Halim juga mempersoalkan ketidaksesuaian tema pembangunan daerah dengan rancangan anggaran. Alokasi perluasan lahan rumah sakit umum ikut disorot fraksi.
Bupati Tidak Hadir, Wabup dan Sekda Dampingi Paripurna
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua I Halvensius Tondang. Bupati Dairi Vickner Sinaga tidak hadir dan diwakili Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala bersama Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin.
Selain Halim, sejumlah anggota DPRD menyampaikan pandangan fraksi masing-masing, yakni Erick Sanjaya Simbolon, Andi Pasaribu, dan Romy Simarmata.
Harga Jagung Anjlok hingga Penolakan Komoditas di Medan
Erick Sanjaya Simbolon meminta Pemkab Dairi segera mengambil kebijakan konkret untuk mengatasi penurunan harga jagung. Ia juga mendesak pemerintah daerah menelusuri penyebab penolakan hasil komoditas tersebut di Medan.
Permintaan itu disampaikan berdasarkan hasil kunjungan lapangan anggota dewan. Persoalan ekonomi pertanian akibat gagal panen dan penutupan pabrik jagung menyusul anjloknya harga komoditas turut masuk dalam catatan fraksi.
Krisis Air Minum di Tigalingga dan Alat Berat Minim
Andi Pasaribu membawa aspirasi warga Kecamatan Tigalingga soal krisis air minum. Kerusakan jalan, bencana longsor, dan minimnya ketersediaan alat berat untuk penanganan darurat juga disorotnya.
Isu lain yang mengemuka adalah pengurangan kuota pupuk Ponska sebanyak 5.110 ton. Angka itu disebut sebagai bagian dari keluhan sektor pertanian yang disampaikan dalam sidang.
Belanja Pegawai Membengkak, Belanja Modal dan Dana Desa Menyusut
Romy Simarmata menyoroti penurunan pendapatan daerah dari transfer pemerintah pusat. Besarnya porsi belanja pegawai, pengurangan belanja modal, dan alokasi dana desa dalam rancangan APBD 2027 menjadi catatan fraksi.
DPRD meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan resmi mengenai strategi peningkatan kemandirian fiskal. Transparansi penyertaan modal pada tiga BUMD serta kepastian skema pembiayaan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga diminta dijelaskan.
Penjelasan tersebut dinilai diperlukan untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah di tengah perubahan kemampuan keuangan daerah. Rancangan APBD Dairi 2027 masih menunggu pembahasan lanjutan bersama eksekutif.