MEDAN — Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan digelar di Lapangan Porta, Jalan Kepribadian, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Minggu (8/11/2026). Kegiatan itu dihadiri Lurah Pulo Brayan Bengkel Yudha Arianto, perwakilan Kecamatan Medan Timur Corby, perwakilan UPT Medan Timur SDABMBK Kota Medan Ilham Syukriadi, dan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan Willy Irawan.
Dalam pemaparannya, Wong Chun Sen menilai persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah. Warga diminta membiasakan memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah.
Mengapa Teba Jadi Andalan Pengolahan Sampah Organik
Wong mendorong setiap rumah tangga membuat Teba sebagai cara mengolah sampah organik. Menurutnya, metode itu bisa menekan volume sampah yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sekaligus menghasilkan kompos.
"Kalau setiap rumah tangga mau membuat Teba, manfaatnya sangat besar. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos untuk menyuburkan tanaman, seperti mangga, pepaya, anggur dan tanaman lainnya. Dengan begitu, sampah yang dibuang ke TPA juga bisa berkurang," ujar Wong.
Selain Teba, ia menyebut lubang biopori sebagai alternatif pengolahan sampah organik di pekarangan rumah. Edukasi soal pengelolaan sampah akan berjalan bertahap di 11 kelurahan di Kecamatan Medan Timur.
Sampah Plastik Dipilah, Dipres, Lalu Dijual ke Industri Daur Ulang
Wong juga menjelaskan pentingnya memilah sampah plastik berdasarkan jenisnya. Ia mencontohkan tanda segitiga daur ulang dan angka pada botol air mineral sebagai penanda jenis material plastik.
Sampah plastik yang sudah dipilah dapat dikumpulkan, dipres, lalu dikirim ke industri daur ulang untuk diolah kembali menjadi bahan baku produk baru. Menurut Wong, sampah yang selama ini dianggap tidak bernilai masih bisa mendatangkan manfaat ekonomi.
"Jangan langsung menganggap sampah tidak berguna. Botol plastik, kardus dan berbagai jenis sampah lainnya masih memiliki nilai ekonomi. Kalau dipilah dan dikumpulkan, bisa dijual atau didaur ulang," jelasnya.
Armada Angkut Sampah Bertambah, Becak Sampah Masuk Gang Sempit
Dalam paparannya, Wong membeberkan sejumlah ketentuan Perda Nomor 7 Tahun 2024, mulai dari kewenangan pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan strategi persampahan, pembinaan dan pengawasan, hingga peningkatan sarana prasarana pengangkutan sampah.
Pemerintah Kota Medan disebut terus menambah armada pengangkutan sampah. Dari sebelumnya sekitar 128 unit, jumlahnya kini lebih dari 150 unit.
Untuk kawasan permukiman dan gang sempit, pengangkutan sampah diupayakan memakai becak sampah agar sampah warga bisa dikumpulkan di lokasi yang terjangkau truk pengangkut. Wong juga mengungkapkan rencana pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik di TPA sebagai solusi jangka panjang.
Ancaman Sanksi: Kurungan 3 Bulan hingga Denda Rp 10 Juta
Wong mengingatkan warga agar tidak membuang sampah sembarangan. Perda tersebut melarang membuang sampah tidak pada tempatnya, melakukan pengelolaan persampahan tanpa izin, serta aktivitas penimbunan atau pemanfaatan sampah yang berpotensi merusak lingkungan.
"Aturan ini harus kita pahami bersama. Jangan sampai masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Ada ketentuan sanksi yang harus dipatuhi," tegasnya.
Pelanggaran oleh perseorangan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 10 juta. Sementara pelanggaran oleh badan usaha dikenakan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.
"Persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini tanggung jawab kita bersama. Mari mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, manfaatkan sampah organik, dan jangan membuang sampah sembarangan. Kalau semua bergerak, lingkungan Kota Medan akan lebih bersih dan sehat," pungkasnya.