SUMATERA UTARA — PT PLN (Persero) menyiapkan layanan kelistrikan bagi 68.973 satuan pendidikan di Sumatera dan Kalimantan melalui Program Elektrifikasi Digitalisasi Sekolah 2026. Program ini mencakup penyambungan listrik baru untuk 6.729 sekolah dan penambahan daya bagi 62.244 sekolah lainnya.
Palembang, Kesiapan infrastruktur listrik menjadi fondasi yang menentukan keberhasilan digitalisasi pendidikan. Perangkat pembelajaran berbasis teknologi tidak akan berfungsi optimal tanpa pasokan daya yang memadai dan andal. Karena itu, PLN menyelaraskan strategi dan kesiapan infrastruktur melalui kick-off meeting Program Elektrifikasi Digitalisasi Sekolah Regional Sumatera dan Kalimantan di Kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), Palembang, Jumat (20/11).
Program ini berjalan atas sinergi PLN dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Tujuannya memastikan perangkat pendukung pembelajaran digital di sekolah dapat beroperasi dengan kapasitas daya yang memadai.
Sebaran Sekolah Sasaran Program
Dari total 68.973 satuan pendidikan yang menjadi sasaran, sebanyak 6.729 sekolah membutuhkan sambungan listrik baru. Adapun 62.244 sekolah lainnya memerlukan penambahan daya listrik. Sebanyak 13.743 satuan pendidikan di antaranya berada dalam wilayah kerja PLN UID S2JB.
Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID S2JB, Hery Kurniawan Indarto, menyampaikan bahwa ketersediaan perangkat teknologi perlu diimbangi kapasitas dan keandalan pasokan listrik.
"Digitalisasi pendidikan tidak cukup hanya dengan menghadirkan perangkat teknologi di ruang kelas. Seluruh perangkat tersebut membutuhkan dukungan listrik yang memadai dan andal agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh guru dan siswa. Melalui program ini, PLN memastikan kebutuhan kelistrikan sekolah dipersiapkan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing lokasi," ujar Hery mewakili General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar.
Layanan Satu Pintu dan Tahapan Teknis
PLN menerapkan mekanisme layanan satu pintu yang terintegrasi dengan platform Web Layanan Satu Pintu Kemendikdasmen. Platform ini menangani verifikasi data, pengajuan layanan, pemantauan progres pekerjaan, hingga pelaporan penyambungan listrik.
Untuk sekolah yang membutuhkan sambungan baru, PLN melakukan survei lokasi guna memastikan kesiapan infrastruktur dan jaringan distribusi. Bagi sekolah yang perlu tambahan daya, proses diawali verifikasi data pelanggan dan identifikasi kebutuhan kapasitas. Seluruh tahapan mengacu pada ketentuan teknis dan keselamatan ketenagalistrikan, termasuk pemenuhan Nomor Identitas Instalasi Listrik (NIDI) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO).
Hery menambahkan, cakupan program yang besar menuntut koordinasi menyeluruh. Validitas data sekolah, ketersediaan material distribusi, kesiapan jaringan, hingga sinergi antara pemerintah dan unit PLN di lapangan menjadi faktor penentu.
"Dengan cakupan program yang besar dan karakteristik wilayah yang beragam, pelaksanaan harus didukung perencanaan yang matang. Akurasi data, kesiapan jaringan, ketersediaan material, serta koordinasi lintas pihak menjadi faktor penting agar setiap sekolah memperoleh layanan sesuai kebutuhannya. Kami ingin seluruh proses berjalan efektif, terukur, dan dapat dipantau perkembangannya," jelas Hery.
Target Rampung dan Koordinasi Lintas Kementerian
Penambahan daya ditargetkan rampung pada Desember 2026. Adapun penyambungan listrik baru ditargetkan selesai paling lambat Maret 2027. PLN juga mengevaluasi kesiapan infrastruktur distribusi, menyiapkan material utama, dan mengidentifikasi lokasi yang memerlukan pengembangan jaringan listrik.
Kick-off meeting di Palembang menjadi forum koordinasi antara PLN, Kemendikdasmen, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta unit-unit PLN di Sumatera dan Kalimantan. Rangkaian acara meliputi penyelarasan strategi, penandatanganan komitmen penyambungan listrik, dan sosialisasi mekanisme teknis aplikasi Web Digitalisasi Sekolah oleh PLN Icon Plus.
Bagi sekolah di daerah terpencil, program ini menentukan apakah pembelajaran berbasis digital bisa berjalan penuh atau terhenti karena keterbatasan daya. Pemenuhan kebutuhan listrik di 68.973 satuan pendidikan itu menjadi prasyarat agar transformasi pendidikan berbasis teknologi tidak berhenti di pengadaan perangkat.