MANDAILING NATAL — Warga Kecamatan Batahan menilai kerusakan jalan Batahan I–Bintungan Bejangkar sudah masuk kategori darurat. Sepanjang ruas itu terdapat fasilitas pendidikan dari tingkat PAUD hingga SMK, sehingga lumpur yang menggenang setiap hujan langsung memukul aktivitas belajar anak.
Jalur tersebut juga menjadi satu-satunya akses bagi warga sakit, ibu hamil yang hendak melahirkan, pasokan sembako, serta pengeluaran hasil pertanian dan perkebunan. Bila hujan turun, akses warga lumpuh total.
Kubangan Lumpur Putus Akses Warga Setiap Hujan
Pantauan wartawan di lokasi menunjukkan badan jalan tak tersentuh pembangunan permanen dari pemerintah daerah. Kerusakan paling parah berupa kubangan lumpur dalam, permukaan licin, dan ruas yang terputus.
Kondisi itu berulang tiap tahun. Warga menyebut tidak ada penanganan struktural, hanya penimbunan swadaya.
"Setiap tahun selalu begini. Kalau sudah hujan, tidak bisa dilalui. Anak sekolah harus jorok berkubang lumpur, ibu mau melahirkan susah dibawa ke puskesmas, hasil tani pun terkadang terkendala untuk bisa keluar," ujar tokoh masyarakat Batahan, Sobirin Al-Sabar, Kamis (12/11/2026).
Penimbunan Jalan Masih Swadaya Toke Sawit dan Bantuan Perusahaan
Perbaikan sementara selama ini dilakukan secara gotong royong. Para toke sawit setempat menimbun jalan dengan batu menggunakan dump truck, dibantu bantuan material dari perusahaan perkebunan PT Palmaris Raya.
Menurut warga, cara itu hanya cukup untuk beberapa waktu dan tidak menyelesaikan akar masalah. Setiap hujan deras, lubang dan lumpur kembali terbentuk.
"Seperti yang terlihat dalam foto warga yang menimbun jalan dengan batu menggunakan dump truck," kata Sobirin.
Warga Minta Dinas PUPR Madina Masukkan ke APBD 2027
Warga berharap Pemkab Madina melalui Dinas PUPR menjadikan ruas Batahan I–Bintungan Bejangkar sebagai prioritas pembangunan pada APBD 2027. Permintaan itu disampaikan langsung karena perbaikan permanen dianggap belum pernah terealisasi.
"Jangan tunggu ada korban. Kami butuh jalan yang layak, bukan janji. Kami sudah lelah swadaya terus," tegas Sobirin.
Ia juga meminta pemerintah tidak hanya menebar janji saat musim politik tiba. Menurutnya, keluhan warga soal jalan ini sudah berulang setiap tahun tanpa penyelesaian.
Hingga berita ini diturunkan, wartawan masih berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Madina, Abdul Rahim Siregar, ST, soal ada tidaknya anggaran perbaikan jalan untuk desa tersebut pada 2027.