DAIRI — Pemerintah Kabupaten Dairi menempatkan pembenahan data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai prioritas dalam evaluasi penerimaan daerah. Data ganda hingga wajib pajak yang sudah meninggal dunia tetapi masih aktif di sistem menjadi sasaran perbaikan.
Wahyu Daniel Sagala meminta seluruh perangkat terkait menginventarisasi dan memperbaiki data tersebut dalam tenggat dua minggu. Perbaikan data diarahkan agar potensi penerimaan pajak daerah bisa diidentifikasi lebih tepat dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Warga Diberi Waktu Ubah Subjek dan Objek Pajak hingga 30 Maret 2027
Masyarakat yang hendak melakukan perubahan subjek maupun objek pajak mendapat kesempatan sampai 30 Maret 2027. Wahyu meminta camat, kepala desa, dan perangkat desa mendukung pendataan serta pendaftaran aset di wilayah masing-masing.
Keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa dinilai diperlukan agar pendataan potensi pajak berjalan menyeluruh. Koordinasi antarpihak menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan penerimaan daerah.
Sekda Soroti Data PBB-P2 Ganda dan Retribusi Persampahan
Sekretaris Daerah Dairi Surung Charles Bantjin menekankan pentingnya pemutakhiran data PBB-P2 untuk menghindari data ganda maupun data yang tidak ditemukan. Pendataan wajib retribusi persampahan juga perlu dimaksimalkan.
Charles menyoroti perluasan area retribusi parkir dan pengelolaan pajak air tanah sebagai sumber penerimaan yang belum tergarap penuh. Ia juga mengusulkan kajian pencantuman capaian realisasi Tahun Anggaran 2027 dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) pengelola retribusi.
Usulan itu dibahas sebagai salah satu cara mendorong kinerja pengelola dalam mencapai target pendapatan daerah. Capaian realisasi dijadikan bagian dari penilaian kinerja, bukan sekadar laporan akhir tahun.
Keterbatasan Fiskal Jadi Alasan Bapenda Genjot Potensi PAD
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dairi Robot Simanullang menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal perlu menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk menggali potensi PAD lebih optimal. Pemaparannya menekankan bahwa ruang fiskal yang sempit menuntut penerimaan daerah digarap lebih serius.
Seluruh langkah tersebut dibahas dalam evaluasi pencapaian target dan realisasi PAD Tahun 2026 sekaligus pembahasan target PAD Tahun 2027. Pemkab Dairi meninjau capaian penerimaan daerah dan memperkuat strategi optimalisasi pajak serta retribusi.
Bagi warga Dairi, tenggat 30 Maret 2027 menjadi batas akhir untuk melaporkan perubahan subjek dan objek pajak. Perangkat desa diminta aktif menjaring data di lapangan agar tidak ada aset atau wajib pajak yang terlewat.