MEDAN — Rico menyampaikan usulan itu di hadapan tim Panja Komisi II DPR RI yang tengah menghimpun masukan penyusunan RUU Pemilu. Menurutnya, pemilih selama ini hanya mengenal nama dan partai pengusung kandidat, tanpa akses memadai ke latar belakang mereka.
Ia menilai keterbukaan informasi soal kandidat menjadi syarat agar masyarakat bisa menimbang kapasitas calon sebelum mencoblos. Sistem yang diusulkan bukan sekadar daftar nama, melainkan profil terbuka yang mudah diakses publik.
Apa Saja yang Diminta Dibuka ke Publik
Rico merinci sejumlah informasi yang perlu tersedia dalam sistem tersebut. Mulai dari partai politik pengusung, kredibilitas, pendidikan, pandangan politik, hingga ideologi politik kandidat.
"Dibutuhkan sistem yang lebih baik lagi agar seluruh informasi calon ini benar-benar bisa diakses. Mulai dari partai politiknya, kredibilitasnya, pendidikannya, pandangan politiknya, hingga ideologi politiknya," ujar Rico.
Menurut Rico, keterbukaan itu memberi pemilih dasar pertimbangan yang lebih kuat ketimbang sekadar popularitas nama. Ia menilai kualitas demokrasi bergantung pada seberapa jauh warga mengenal orang yang akan mewakilinya.
Masukan Masuk ke Draf RUU 400 Pasal
Usulan Rico menjadi salah satu masukan dalam pembahasan RUU Pemilu yang sedang digarap Panja Komisi II DPR RI. Tim Panja menyusun draf regulasi berisi lebih dari 400 pasal, dengan target penyelesaian sebelum Februari 2027.
Keterbukaan rekam jejak kandidat masuk dalam daftar isu yang diangkat dalam pembahasan regulasi tersebut. Panja masih menampung masukan dari sejumlah pihak, termasuk kepala daerah, sebelum draf final dibahas.
Jika diadopsi, sistem informasi caleg akan mengubah cara pemilih mengakses data kandidat. Selama ini informasi semacam itu tersebar di berbagai sumber dan tidak seragam antar-daerah.