Pencarian

Gubernur Bobby Nasution Tetapkan UMP Sumut 2027 Rp 3,41 Juta, Naik 5,61 Persen dari Tahun Ini

Minggu, 22 November 2026 • 10:47:01 WIB
Gubernur Bobby Nasution Tetapkan UMP Sumut 2027 Rp 3,41 Juta, Naik 5,61 Persen dari Tahun Ini
Gubernur Sumut Bobby Nasution menetapkan UMP Sumut 2027 sebesar Rp3,41 juta atau naik 5,61 persen dari tahun ini.

MEDAN — Angka Rp 3.410.000 untuk UMP Sumut 2027 diperoleh melalui formula inflasi 2,71 persen ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi 4,79 persen dengan faktor alfa 0,6045. Dari perhitungan itu, persentase kenaikan yang ditetapkan mencapai 5,61 persen.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyebut penetapan tersebut melalui proses kajian dan pembahasan yang cukup panjang. Pembahasan melibatkan unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, serta serikat pekerja/buruh.

Dasar Hukum yang Dipakai Pemprov Sumut

Penetapan UMP 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pemprov Sumut juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketentuan lain yang dirujuk adalah Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026. Surat edaran itu memuat penyampaian data Kebutuhan Hidup Layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum tahun 2027.

"Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumut mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, aspirasi unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja," kata Bobby, mengutip Antara, Sabtu (21/11/2026).

Bupati dan Wali Kota Diminta Serahkan Rekomendasi UMK

Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara segera menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027. Permintaan yang sama berlaku untuk Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027.

Rekomendasi itu harus disusun mengacu pada UMP Sumut 2027 yang telah ditetapkan. Penyusunan juga wajib berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah di masing-masing kabupaten/kota.

"Kami juga meminta agar seluruh rekomendasi UMK dan UMSK tahun 2027 disampaikan paling lambat pada 25 November 2026," ujar Bobby.

Batas waktu itu ditegaskan agar proses penetapan upah minimum di tingkat kabupaten/kota berjalan sesuai jadwal. Pemerintah kabupaten/kota diminta memperhatikan tenggat tersebut sebelum menyusun rekomendasi.

Harapan Gubernur untuk Pekerja dan Pengusaha

Bobby menyatakan kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan diharapkan menjadi yang terbaik bagi semua pihak. Harapan itu disampaikan setelah pembahasan melibatkan tiga unsur sekaligus: pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

"Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan ini menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," kata Bobby.

Dengan UMP 2027 yang sudah ditetapkan, perhatian berikutnya bergeser ke kabupaten/kota. Rekomendasi UMK dan UMSK dari masing-masing daerah akan menentukan besaran upah minimum yang berlaku di tingkat lokal mulai tahun depan.

Follow inisumut.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: waspada.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks