MEDAN — Ratusan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan mengamuk dan merobohkan gerbang utama kantor DPRD Sumatera Utara, Senin (22/6/2026). Aksi ini dipicu kekecewaan setelah surat keterangan sakit Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus yang disodorkan kepada massa dianggap palsu karena tidak memiliki stempel.
Sejak siang, massa aksi berorasi di depan gerbang DPRD Sumut. Mereka menuntut Erni Sitorus keluar dan menemui langsung para mahasiswa. Enam tuntutan disampaikan, dengan isu utama evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Mengapa Surat Sakit Itu Dirobek Massa?
Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi dari fraksi PKS yang menemui massa menjelaskan bahwa Erni sedang sakit dan dirawat mandiri di rumahnya. “Karena DPRD kolektif kolegial, adik-adik mahasiswa boleh menyampaikan tuntutannya kepada kami, sama saja,” ujar Salman.
Negosiasi berjalan alot. Koordinator Aksi, Mujizat Silalahi, bersikukuh ingin Erni datang langsung. Massa pun meminta bukti autentik. Sekretaris Dewan kemudian menyodorkan selembar surat sakit dalam map cokelat.
Saat dibaca, mahasiswa menduga surat itu palsu. “Ini surat palsu, stempelnya saja tidak ada!” tuding mereka. Massa yang kecewa langsung merobek surat tersebut di depan anggota DPRD.
Apa Saja Tuntutan Mahasiswa di Luar MBG?
Setelah surat dirobek, emosi massa memuncak. Mereka menggoyang-goyangkan gerbang utama hingga roboh. “Kita lihat bahwasanya dari DPR saja kunjungan-kunjungan kerja tidak ada hasilnya. Sementara kami di sini ingin menyampaikan aspirasi, tidak ditanggapi. Erni tidak mau turun,” kata Mujizat.
Selain evaluasi program MBG, mahasiswa juga menuntut pemerintah pusat me
