SUMATERA UTARA — Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) meminta pemerintah menilai kemampuan riset dan pengembangan produsen lokal, bukan hanya persentase TKDN. Wakil Ketua Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan Periklindo, Prabowo Kartoleksono, menyoroti porsi R&D yang hanya 10% dari target TKDN 60% tahun depan. Tanpa perubahan komposisi, industri dalam negeri berisiko tetap menjadi perakit komponen asing.
Kritik itu disampaikan Prabowo dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk "Memperkuat Industri Kendaraan Listrik, Mendorong Ketahanan Energi" di Jakarta, 20 Oktober 2026. Ia menilai komposisi TKDN saat ini belum cukup mendorong produsen lokal merancang kendaraan sendiri.
Porsi R&D 10% Dinilai Terlalu Kecil
Dari target TKDN kendaraan listrik 60% pada tahun depan, komponen riset dan pengembangan hanya diberi bobot 10%. Angka itu disebut tidak sebanding dengan upaya yang dibutuhkan untuk menciptakan desain kendaraan dari nol.
Prabowo membandingkan kondisi tersebut dengan industri garmen. Produsen lokal disebut hanya bertugas menjahit, sementara desain dan keputusan utama tetap ditentukan dari luar negeri.
"Dari target TKDN 60%, R&D itu cuma 10%. Padahal kalau kita mau menjadi tuan di negara sendiri--seperti yang dilakukan Pak Purbaya (Pantja) dan timnya di ALVA, R&D-nya kuat sekali, tetapi hanya dihargai pemerintah 10%--artinya, keberpihakan pemerintah terhadap industri masih lebih kepada tukang jahit. Desainernya ada di negara sana," kata Prabowo.
Desain dan IP Lebih Sulit daripada Manufaktur
Menurut Prabowo, kemampuan mendesain kendaraan justru menjadi proses paling berat dalam membangun industri otomotif. Manufaktur bukan satu-satunya ukuran, karena penciptaan produk dan penguasaan kekayaan intelektual menuntut biaya besar.
"Yang diharapkan dari industri itu adalah kemandirian dan punya IP. Dalam membuat kendaraan, proses paling sulit bukan manufaktur, melainkan mendesain, menciptakan sesuatu dari nol. Itu R&D," ujarnya.
ALVA disebut sebagai contoh merek lokal yang mengembangkan motor listrik untuk konsumen Indonesia. Keberadaan merek seperti ALVA diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan industri.
"ALVA itu merek lokal, motor untuk orang Indonesia. Ini yang sebenarnya harus membuat pemerintah mengubah prioritas. TKDN jangan semata-mata dilihat nilai rupiahnya, tetapi juga dari pemberdayaan kemampuan dan kreativitas manusia kita," kata Prabowo.
Baterai Masih Jadi Porsi Terbesar TKDN
Dari sisi pemerintah, Ketua Tim Kerja Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Patia Junjungan Maningdo menjelaskan komposisi TKDN disusun lewat pembahasan bersama asosiasi industri. Kesepakatan pada 2022-2023 memberi porsi besar ke baterai karena produksi sel baterai menyerap investasi dan tenaga kerja paling banyak.
"Pada saat itu, keputusannya memang memberikan porsi paling besar kepada baterai, karena ketika sel baterai diproduksi di dalam negeri, investasinya paling besar dan juga tenaga kerja yang terserap juga bisa semakin banyak. Efeknya terhadap industri juga bisa semakin besar," kata Patia dalam forum yang sama.
Meski begitu, Patia menyatakan pemerintah masih membuka ruang bagi asosiasi dan pelaku industri untuk memberi masukan soal komposisi TKDN. Evaluasi akan mempertimbangkan perkembangan pasar dan kondisi industri saat ini.
"Dengan kondisi pasar seperti sekarang, kami masih memberikan kesempatan kepada asosiasi untuk memberikan masukan. Apakah komposisi TKDN perlu dimodifikasi lagi atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan? Kami masih membuka kesempatan agar bisa tercapai kesepakatan yang merata dan saling menguntungkan bagi semua pihak," terang Patia.
Dampak ke Produsen Motor Listrik Lokal
Bagi produsen seperti ALVA, bobot R&D yang kecil membuat investasi desain dan pengembangan teknologi kurang tercermin dalam skor TKDN. Padahal kemampuan merancang sendiri menjadi pembeda utama antara merek lokal dan produk rebadge dari luar negeri.
Periklindo berharap evaluasi TKDN tidak hanya menghitung nilai rupiah komponen yang diproduksi di dalam negeri. Kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam merancang produk dinilai layak masuk perhitungan.
