MEDAN — Rico Waas menyampaikan hal itu di hadapan para wakil wali kota dan wakil bupati se-Sumatera Utara yang hadir dalam rakor Aswakada. Menurutnya, banyak pekerjaan pemerintahan yang sebenarnya sudah menanti untuk dijalankan. Namun, persoalan konflik antara kepala daerah dan wakilnya kerap lebih dulu merusak jalannya program visi-misi.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso dan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, yang didampingi Staf Ahli TP PKK Kota Medan Martinijal. Bagi Rico, forum itu bukan sekadar ruang koordinasi formal. Ia melihatnya sebagai kesempatan memperkuat silaturahmi dan berbagi pengalaman antarwakil kepala daerah.
Kepemimpinan Dwi Tunggal Butuh Hati, Bukan Hierarki
Rico menilai persoalan relasi kepala daerah dan wakilnya perlu disikapi dengan hati nurani. Hierarki, katanya, memang berlaku di dalam birokrasi. Tetapi di level kepala daerah, hubungan itu harus dilandasi persahabatan, kekeluargaan, serta kesediaan saling memahami dan mendengarkan.
"Karena bicara ini bukan masalah hierarki. Hirarki di dalam birokrasi. Tapi di dalam kepala daerah ini harus memakai hati, karena yang dibangun ini dari persahabatan dan kekeluargaan. Kita majunya kan berdua," ungkap Rico.
Ia juga menekankan pentingnya mengendalikan ego dalam menjalankan pemerintahan. Kepala daerah dan wakilnya diminta menghargai peran serta inisiatif masing-masing. Termasuk memberi ruang bagi pasangan untuk menjalankan pekerjaan yang telah diinisiasi.
Pembagian Tugas ala Rico-Zaki: Perangkat Daerah Diminta Bantu Wakil
Rico mencontohkan pembagian tugas antara dirinya dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap. Satu hal yang ia pegang sampai sekarang: bila pasangannya memberi aspirasi atau dorongan kerja, ia langsung berusaha mengakomodirnya.
"Saya sama Pak Zaki, jujur saja kami juga membagi tugas masing-masing juga. Nah, tapi satu yang saya pedomani sampai hari ini, apabila pasangan saya memberikan satu aspirasi ataupun dorongan kerja, saya langsung coba akomodir," terangnya.
Ketika wakil kepala daerah telah menginisiasi suatu pekerjaan, menurut Rico, kepala daerah sebaiknya memberi dukungan agar pekerjaan itu selesai. Dukungan bisa lewat perangkat daerah yang membantu pelaksanaan program. "Perangkat daerahnya saya perintahkan bantu Pak Wakil agar pekerjaan tersebut bisa selesai," tegasnya.
Pembagian tugas, lanjut Rico, harus mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan, baik pekerjaan strategis maupun pelaksanaan di lapangan. Kepala daerah dan wakilnya juga perlu saling melengkapi lewat jejaring yang dimiliki masing-masing.
"Begitulah kedua personil kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki jejaring yang berbeda-beda. Kepala daerah mungkin butuhkan jejaring Wakil Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah mungkin butuhkannya jejaring dari kepala daerah. Ini kan bisa kita komunikasikan," tuturnya.
Harapan: Kepala Daerah dan Wakilnya Selalu Rukun
Melalui pertemuan Aswakada, Rico berharap para wakil kepala daerah memperkuat sinergi dengan kepala daerah masing-masing. Ia menegaskan tujuan utama kepemimpinan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.
"Kami mengharapkan berharap sekali, mudah-mudahan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah ini selalu rukun dan damai. Penting sekali. Karena memang tujuan kita itu kan bukan untuk diri kita, tujuan kita adalah untuk masyarakat kita yang kita pimpin," pungkasnya.
Rico juga berharap forum itu memperkuat komunikasi, pemikiran, dan jejaring antardaerah. Dengan begitu, kepala daerah bersama wakilnya dapat menjalankan pemerintahan dan pembangunan secara maksimal.
DPR Soroti Narasi Digital dan Ketahanan Pangan-Energi
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyoroti pentingnya penguasaan narasi di media digital untuk mengawal kebijakan pemerintah. Menurutnya, berbagai capaian pemerintah kerap mendapat serangan naratif yang terstruktur. Akibatnya, keberhasilan program tidak tersampaikan utuh kepada masyarakat. Komunikasi publik pun perlu diperkuat untuk menghadapi penggiringan opini.
Sugiat juga menyoroti pentingnya kemandirian bangsa melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi. Di tengah dinamika geopolitik global, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada impor. Caranya dengan mendorong swasembada komoditas pangan utama, menjaga cadangan beras nasional, serta mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. Di sektor energi, upaya itu antara lain lewat program B50 berbahan campuran minyak sawit dan pemanfaatan tebu.
