SUMATERA UTARA — Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa, turun langsung memverifikasi kondisi infrastruktur di wilayahnya masing-masing. Instruksi ini disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026, Jumat (14/8), menyusul laporan masih adanya anak-anak yang menyeberang sungai tanpa jembatan demi mencapai sekolah.
"Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertaruh nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan," ujar Prabowo dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Kemajuan Pembangunan: 3.374 Jembatan Selesai, TNI-Polri Jadi Garda Terdepan
Sepanjang 2026, pemerintah mencatat progres signifikan dalam program pembangunan jembatan desa. Sebanyak 2.500 unit telah diselesaikan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), sementara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berkontribusi menyelesaikan 874 unit. Total akumulasi ini menjadi fondasi untuk mencapai target akhir tahun yang dipatok di angka 5.000 jembatan.
Angka tersebut belum termasuk proyek yang tengah berjalan di berbagai daerah. Dengan sisa waktu kurang dari lima bulan, pemerintah memastikan percepatan akan terus dilakukan, khususnya di wilayah terpencil yang selama ini mengandalkan akses darurat berupa jembatan gantung atau perahu tradisional.
Instruksi Verifikasi: Pendataan Lokasi Prioritas oleh Pemerintah Daerah
Prabowo menegaskan bahwa mekanisme pembangunan tidak boleh lagi bersifat top-down murni. Para gubernur dan bupati diminta melaporkan secara spesifik desa-desa yang membutuhkan intervensi, baik untuk pembangunan baru maupun perbaikan jembatan rusak.
"Kita berharap para Gubernur, para Bupati, para Camat, para Kepala Desa, semuanya mengecek desa-desanya di mana lagi dibutuhkan jembatan desa. Laporkan," perintahnya di hadapan para pimpinan lembaga negara.
Presiden memberikan sinyal tegas bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih penanganan apabila kapasitas fiskal dan teknis daerah tidak memadai. "Kalau Gubernur, Bupati, Kepala Desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita telantar," tegasnya.
Dampak Pendidikan: Menghapus Hambatan Perjalanan Pelajar
Instruksi ini lahir dari keprihatinan atas kondisi pelajar di sejumlah daerah yang masih menempuh perjalanan ekstrem. Dalam pidatonya, Prabowo menggambarkan situasi yang dialami anak-anak saat musim hujan: berangkat dalam keadaan basah, duduk di kelas dengan pakaian basah, dan pulang pun masih basah.
"Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam, berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi," ujarnya.
Keberadaan jembatan desa dinilai sebagai prasyarat dasar pemerataan akses pendidikan. Dengan infrastruktur yang layak, waktu tempuh pelajar dapat dipangkas drastis dan risiko kecelakaan di sungai dapat dihilangkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi terkait diharapkan mengalokasikan anggaran pemeliharaan agar jembatan yang telah dibangun tidak kembali rusak dalam jangka pendek.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pemerintah provinsi dilaporkan tengah menyiapkan laporan kebutuhan jembatan untuk diverifikasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama TNI dan Polri.
