SUMATERA UTARA — Mufti mengawali kritiknya dengan keluhan yang diterimanya langsung dari masyarakat. Ia menyoroti maraknya gagal transaksi saat pengisian token listrik dalam sepekan terakhir. "Kami ingin diaudit juga soal itu Pak, kenapa ini bisa terjadi," ujarnya di hadapan Menteri BUMN.
Ia juga menagih jawaban atas dugaan kenaikan tarif listrik yang disebut mencapai 30 hingga 50 persen. "Sampai hari ini rakyat kami masih merasakan bahwa tarif mereka naik 30-50 persen," tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. Menurutnya, saat rapat sebelumnya pihak PLN tidak memberikan penjelasan yang memuaskan.
PMN Rp 20 Triliun untuk Listrik Desa, Kok Data Tak Sinkron?
Persoalan paling krusial yang diangkat Mufti adalah program listrik desa. Ia merinci, pada 2020 PLN meminta PMN Rp 5 triliun dengan alasan menuntaskan elektrifikasi desa. Dua tahun berselang, perusahaan kembali mengajukan permohonan serupa dengan nilai lebih besar, Rp 10 triliun. Terbaru di 2024, PLN kembali mendapat tambahan modal negara sekitar Rp 5,86 triliun.
"Kami dari 2020 yang lalu di tempat ini PLN minta PMN Rp5 triliun katanya untuk listrik desa. Setelah itu katanya tuntas," beber Mufti. Namun faktanya, permintaan anggaran terus berulang hingga total mencapai lebih dari Rp 20 triliun tanpa kejelasan penyelesaian.
Ironisnya, data yang disajikan PLN dan Kementerian ESDM berbeda. PLN mencatat rasio desa berlistrik sudah mencapai 99,92 persen atau 83.693 desa. Sementara itu, Kementerian ESDM mencatat rasio elektrifikasi rumah tangga baru 99,63 persen. Perbedaan indikator ini dinilai Mufti sebagai bukti lemahnya koordinasi dan pengawasan program.
Menteri Investasi Ikut Bingung, DPR Minta Data Clear
Kekacauan data ini bahkan diakui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam rapat sebelumnya. "Desa yang belum teraliri listrik sekarang berapa sih datanya? Kok datanya tidak pernah sama begitu?" kata Mufti menirukan pernyataan Bahlil.
Mufti pun mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera melakukan audit investigatif. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas setiap rupiah uang negara yang digelontorkan. "Supaya berikutnya ketika minta anggaran bisa lebih jelas dan terang-benderang," pungkasnya. DPR menginginkan agar rakyat di desa benar-benar menikmati listrik, bukan hanya laporan serapan anggaran di atas kertas.
