JAKARTA — Rombongan Forkada se-Kepulauan Nias diterima langsung Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Ruang DH-4, Gedung Bappenas, Taman Surapati. Audiensi berlangsung pada Senin, 19 Oktober 2026, dengan didampingi Direktur Pembangunan Indonesia Barat Jayadi dan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Medrilzam.
Bupati Nias Barat hadir selaku Koordinator Forkada se-Kepulauan Nias. Turut dalam rombongan Bupati Nias, Kepala Bappeda Kabupaten Nias Utara, Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan, serta Kepala Bapperida Kabupaten Nias.
Forkada menyampaikan aspirasi bersama soal kebutuhan pembangunan strategis di Kepulauan Nias. Ada tiga fokus utama: percepatan pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, dan penguatan Transfer ke Daerah (TKD).
Ketiga poin itu diharapkan mendapat perhatian dan dukungan konkret dari Pemerintah Pusat. Tujuannya agar pembangunan di Kepulauan Nias berjalan lebih optimal dan merata.
Bupati Nias Yaatulo Gulo menyampaikan kebutuhan strategis daerahnya secara terpisah dalam forum yang sama. Prioritasnya mencakup percepatan pembangunan infrastruktur, penanganan dampak bencana, dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
Menurut Yaatulo, dukungan Pemerintah Pusat dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan pembangunan di Kabupaten Nias. Dampak yang diharapkan: aksesibilitas wilayah membaik, pelayanan publik menguat, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Penguatan kapasitas fiskal masuk daftar aspirasi karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah membiayai pembangunan. Transfer ke Daerah menjadi salah satu instrumen yang diminta diperkuat dalam pertemuan tersebut.
Forkada menempatkan isu ini sejajar dengan infrastruktur dan pemulihan pascabencana. Artinya, kebutuhan fiskal dipandang bukan persoalan teknis anggaran semata, melainkan prasyarat agar program pembangunan bisa berjalan.
Audiensi ini baru tahap penyampaian aspirasi. Belum ada keputusan atau komitmen anggaran yang disebut dalam pertemuan tersebut.
Forkada berharap Bappenas menindaklanjuti dengan dukungan konkret. Perhatian Pemerintah Pusat dinilai menentukan agar pembangunan di Kepulauan Nias tidak tertinggal dibanding wilayah lain.