BINJAI — Pemerintah Kota Binjai menegaskan komitmennya menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan strategis nasional. Hal ini mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai yang digelar untuk menyimak Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026, Jumat (14/8/26).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai itu dihadiri langsung oleh Wali Kota Amir Hamzah, Ketua DPRD Hj. K. Gusuartini Br. Surbakti, Sekretaris Daerah Chairin F. Simanjuntak, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Turut hadir jajaran anggota DPRD, Ketua KPU Kota Binjai Anton Indratno, staf ahli wali kota, asisten, kepala OPD, camat, hingga lurah.
Ketahanan Ekonomi dan Fokus Penurunan Kemiskinan
Dalam pidato yang disiarkan langsung dari Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah capaian dan tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah dinamika global. Ketidakpastian geopolitik, krisis iklim, dan percepatan teknologi disebut sebagai tekanan utama yang harus diantisipasi memasuki 2026.
Meski demikian, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia mampu mempertahankan ketangguhan ekonomi dengan pertumbuhan yang solid. Kondisi tersebut ditopang konsumsi domestik, investasi, serta peningkatan ekspor produk olahan bernilai tambah. Pemerintah juga menekankan pengendalian inflasi melalui penguatan rantai pasok dan ketersediaan pangan nasional untuk menjaga daya beli masyarakat.
Perluasan program perlindungan sosial yang tepat sasaran juga terus didorong untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Kebijakan ini diarahkan agar pembangunan nasional memberikan manfaat yang semakin luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Visi Indonesia Emas 2045 Jadi Acuan Pembangunan Binjai
Sejumlah agenda strategis menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di antaranya penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan hilirisasi industri, pembangunan berkelanjutan, penegakan hukum, serta reformasi birokrasi.
Bagi Pemerintah Kota Binjai, arahan presiden tersebut menjadi pijakan untuk memastikan arah pembangunan daerah tidak melenceng dari kebijakan pusat. Kehadiran jajaran pemkot dalam rapat paripurna ini merupakan wujud nyata penguatan semangat kebangsaan di momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
