MEDAN — Keluhan ini disampaikan para guru pendamping kepada media, Jumat (7/8/2026). Mereka membandingkan kondisi yang dialami dengan perlakuan terhadap kontingen dari sejumlah provinsi di Pulau Jawa yang dinilai lebih terorganisir dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerahnya.
Salah seorang guru pendamping yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan, tidak adanya dukungan anggaran dan fasilitas dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara membuat para pendamping harus mengeluarkan biaya pribadi selama kegiatan berlangsung.
“Miris dan kurangnya perhatian kepada tim guru pendamping yang telah berpartisipasi mengikuti event LKS tingkat nasional di Jakarta belum lama ini,” ujarnya kepada media, Jumat (7/8/2026).
Biaya Hotel hingga Vitamin Ditanggung Guru dan Sekolah
Menurut pengakuan para pendamping, akomodasi penginapan untuk mereka tidak difasilitasi oleh Disdik Sumut. Bahkan, biaya transportasi dari Bandara Soekarno-Hatta menuju hotel hingga perjalanan dari hotel ke lokasi perlombaan harus ditanggung sendiri oleh guru pendamping maupun pihak sekolah.
Selain itu, para pendamping juga mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli alat maupun bahan yang dibutuhkan peserta ketika perlombaan berlangsung karena tidak seluruh kebutuhan tersedia. “Minuman dan vitamin untuk siswa peserta juga tidak ada perhatian sehingga harus membeli sendiri,” katanya.
Perbandingan Kontingen Jawa: Hotel Dekat Arena hingga Konsumsi Terjamin
Para guru pendamping menyoroti perbedaan signifikan dengan kontingen dari sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Daerah lain disebut menyediakan hotel yang dekat dengan lokasi perlombaan, transportasi menuju arena lomba, serta konsumsi, makanan ringan, buah, hingga vitamin yang telah dianggarkan melalui DIPA.
“Kondisi ini sangat berbeda dengan daerah di Pulau Jawa yang lebih terorganisir, terprogram, dan sistematis dalam mempersiapkan kontingennya untuk menjadi juara,” ungkapnya.
Mekanisme Dana Talangan yang Dipertanyakan
Para pendamping juga mempertanyakan mekanisme pembiayaan akomodasi peserta dan guru pendamping. Menurut sumber tersebut, sejumlah biaya seperti tiket pesawat pulang-pergi, transportasi selama kegiatan, hingga kebutuhan lainnya terlebih dahulu ditanggung oleh sekolah sebagai dana talangan dengan harapan akan diganti oleh Disdik Sumut setelah kegiatan selesai.
Selain soal finansial, tidak adanya agenda evaluasi harian maupun briefing yang melibatkan para pendamping bersama ketua kontingen dan perwakilan Dinas Pendidikan Sumut selama pelaksanaan LKSN SMK 2026 juga menjadi sorotan. Para guru pendamping berharap pelaksanaan LKSN SMK pada tahun mendatang dapat dipersiapkan lebih matang, baik dari sisi koordinasi, fasilitas, maupun dukungan terhadap peserta dan pendamping.
Mereka juga berharap kualitas atribut kontingen, seperti jaket dan kaos, dapat ditingkatkan agar lebih layak dan mencerminkan representasi Provinsi Sumatera Utara.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait keluhan yang disampaikan para guru pendamping tersebut. AKTUALONLINE.co.id akan berupaya meminta konfirmasi kepada pihak terkait untuk memperoleh penjelasan dan menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
