MEDAN — Dinas SDABMBK Kota Medan resmi mengubah strategi penanganan infrastruktur dari pola pasif menjadi aktif. Instansi tersebut kini menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi langsung seluruh kecamatan untuk mengidentifikasi kerusakan jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya.
Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, memulai rangkaian kunjungan ini dari Kantor Camat Medan Belawan, didampingi Kepala UPT Medan Utara. Pertemuan tersebut menjadi ajang sinkronisasi data antara pemerintah kewilayahan dan dinas teknis.
Tiga Ruas Jalan Vital di Belawan Masuk Prioritas Penanganan
Dalam pertemuan tersebut, terdapat tiga ruas jalan yang menjadi sorotan utama karena dinilai krusial bagi mobilitas warga dan perekonomian kawasan pelabuhan. Ketiganya adalah Jalan Selebes, Jalan Belawan Bahari, dan Jalan Sicanang.
Ketiga akses tersebut selama ini menjadi tulang punggung aktivitas masyarakat Belawan. Kondisinya yang rusak dinilai dapat menghambat distribusi barang dan mobilitas harian warga.
Mengapa Pola Kerja Ini Diubah?
Khairul Azmi menegaskan bahwa perubahan ini merupakan bentuk komitmen untuk mengawal program prioritas Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Pihaknya tidak ingin program pembangunan hanya berjalan di atas kertas tanpa mengetahui kondisi faktual di lapangan.
"Melalui pola ini, kami ingin memastikan setiap usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang maupun aspirasi saat reses benar-benar ditindaklanjuti. Kami tidak ingin hanya menunggu laporan masuk, tetapi turun langsung ke wilayah untuk melihat kebutuhan riil di lapangan," ujarnya.
Strategi ini lahir dari evaluasi bahwa selama ini banyak usulan warga yang tersendat di birokrasi. Lambatnya penyampaian informasi dari tingkat kelurahan hingga dinas teknis kerap membuat perbaikan infrastruktur molor dari jadwal.
Data Kecamatan dan Dinas Disinkronkan agar Tepat Sasaran
Kunjungan ini tidak hanya sekadar seremonial. Ada agenda teknis yang lebih dalam, yakni penyatuan data antara pemerintah kecamatan dan Dinas SDABMBK.
Melalui sinkronisasi ini, setiap pekerjaan infrastruktur akan disusun berdasarkan tingkat urgensi dan kondisi riil di lapangan, bukan berdasarkan asumsi atau laporan yang belum tentu terverifikasi. Dengan begitu, skala prioritas menjadi lebih jelas dan anggaran dapat dialokasikan secara efisien.
Sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah kewilayahan ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang selama ini menjadi penghambat. Targetnya, seluruh persoalan infrastruktur di Kota Medan dapat ditangani lebih cepat.
Setelah Medan Belawan, Kepala Dinas SDABMBK dijadwalkan akan melanjutkan kunjungan ke kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Medan untuk memastikan seluruh wilayah mendapatkan perhatian yang sama dalam hal pembangunan infrastruktur.
