MEDAN — Sinergi antara TNI dan Kejaksaan di Sumatera Utara kembali diperkuat. Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa dan Kajati Sumut Muhibuddin menggelar pertemuan di Makodam I/Bukit Barisan, Medan, pada Selasa (23/6). Audiensi ini disebut sebagai wujud koordinasi aktif antar lembaga yang sudah terjalin lama.
Apa yang Dibahas dalam Pertemuan Tertutup Itu?
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergitas kelembagaan. "Pertemuan hari ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi aktif antara Kejati Sumut dan Kodam I/Bukit Barisan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi," ujar Rizaldi.
Menurutnya, forum seperti ini juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi. Kedua institusi sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama di berbagai bidang yang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Deretan Pejabat yang Hadir di Markas Kodam
Dalam pertemuan tersebut, Kajati Sumut Muhibuddin tampak didampingi oleh jajaran inti. Mereka adalah Asisten Intelijen Irfan Wibowo, Asisten Pembinaan Herlina Setyorini, Kepala Bagian Tata Usaha Rio Aditya, serta Koordinator Intelijen Herlangga Whisnu Murdianto.
Sementara dari pihak TNI, Pangdam Hendy Antariksa didampingi oleh Kasdam I/Bukit Barisan, Asisten Intelijen, dan Kepala Hukum Kodam (Kakumdam) I/Bukit Barisan. Kehadiran pejabat hukum dan intelijen dari kedua institusi menandakan bahwa pembahasan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menyentuh aspek teknis penegakan hukum.
Sinergi TNI-Kejaksian: Bukan Sekadar Silaturahmi
Rizaldi menegaskan bahwa audiensi ini bukanlah acara seremonial belaka. Melainkan langkah strategis untuk memperkuat hubungan kelembagaan yang telah terjalin baik selama ini. "Melalui pertemuan ini diharapkan dapat terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam berbagai bidang sesuai tugas dan kewenangan masing-masing demi mendukung kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," kata Rizaldi.
Di Sumatera Utara, koordinasi antara aparat penegak hukum dan TNI kerap menjadi krusial, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan kewenangan multidimensi, seperti sengketa lahan, konflik sosial, hingga operasi penegakan hukum di wilayah perbatasan. Pertemuan ini menjadi sinyal bahwa kedua institusi berkomitmen menjaga stabilitas daerah.
