SUMATERA UTARA — Elza Syarief, kuasa hukum sejumlah pihak yang dirugikan, menilai keterangan yang disampaikan Sony Sanjaya belum sepenuhnya mengungkap aliran dana dan mekanisme pengadaan dalam program prioritas pemerintah tersebut. "Saya curiga masih ada lapisan yang sengaja disembunyikan. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi," ujar Elza dalam keterangan pers yang diterima redaksi, kemarin.
Dugaan Modus dan Titik Gelap Pengadaan
Menurut Elza, indikasi penutupan data terlihat dari ketidaklengkapan dokumen tender beberapa mitra penyedia jasa katering. Ia menduga ada markup harga bahan baku yang tidak tercatat dalam laporan keuangan awal BGN.
"Kami menemukan ketidaksesuaian antara volume pengiriman makanan dengan jumlah penerima manfaat di beberapa titik distribusi. Ini harus dijelaskan secara terbuka oleh Pak Sony," kata Elza. Ia menambahkan bahwa kliennya telah menyerahkan bukti awal berupa rekaman percakapan dan nota pembelian ke penyidik.
Posisi Sony Sanjaya dan BGN
Sony Sanjaya yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala BGN bidang operasional belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan tersebut. Sejauh ini, pihak BGN hanya menyatakan akan kooperatif dalam proses hukum dan membantah adanya unsur kesengajaan dalam pengelolaan program.
Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar jutaan anak sekolah dan ibu hamil di seluruh Indonesia memang kerap dihadapkan pada persoalan distribusi dan pengawasan di lapangan. Namun, dugaan korupsi yang melibatkan pejabat eselon I ini menjadi sorotan publik karena menyangkut anggaran negara yang mencapai triliunan rupiah.
Proses Hukum dan Tindak Lanjut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah memeriksa sejumlah saksi dari lingkungan BGN dan rekanan proyek. Meski belum ada penetapan tersangka, Elza mendesak lembaga antirasuah itu segera meningkatkan status penanganan kasus ini ke tahap penyidikan.
"Kami minta KPK tidak berhenti di pemeriksaan awal. Publik berhak tahu apakah uang negara benar-benar digunakan untuk gizi anak-anak atau justru dinikmati segelintir orang," tegas Elza. Ia berjanji akan terus membuka data baru yang dimiliki kliennya ke publik jika proses hukum berjalan lambat.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan tata kelola program bantuan sosial yang kerap diwarnai dugaan mark-up dan pungutan liar. Pengamat kebijakan publik menilai pengawasan yang lemah di tingkat pelaksana menjadi celah utama terjadinya penyimpangan.
