ASAHAN — Pemerintah Kabupaten Asahan memastikan pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini. Wakil Bupati Asahan Rianto SH MAP memimpin langsung rapat koordinasi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Asahan di Aula Mawar, Senin (15/6). Rapat ini menjadi forum komunikasi lintas sektor untuk membahas isu-isu strategis pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan sektor pertanahan.
Potensi Lahan HGU di Asahan Capai Ratusan Hektare
Dalam rapat tersebut, Rianto menyebutkan bahwa lahan HGU di wilayah Asahan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara tertib dan transparan. "Hari ini kita fokus membahas tentang optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai salah satu potensi yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Rianto. Ia menegaskan bahwa pengelolaan aset dan sumber daya daerah yang optimal bisa memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Kolaborasi Pemkah dan BPN untuk Tata Kelola Transparan
Wakil Bupati menekankan pentingnya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan BPN. Sinergi ini dinilai krusial untuk menciptakan sistem pengelolaan lahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. "Melalui rapat ini diharapkan diperoleh solusi dan langkah konkret dalam mendukung optimalisasi PAD dari sektor pertanahan," ujar Rianto.
Pemkab Asahan berkomitmen mengoptimalkan berbagai potensi daerah sebagai sumber pendapatan yang sah dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan fiskal daerah untuk mendukung pembangunan, peningkatan infrastruktur, serta pelayanan publik. Rapat ini menjadi langkah awal untuk memetakan lahan-lahan HGU yang belum termanfaatkan secara maksimal.
Apa Langkah Konkret Pemkab Asahan Selanjutnya?
Setelah rapat koordinasi ini, Pemkab Asahan bersama BPN dijadwalkan akan melakukan pendataan ulang terhadap seluruh objek lahan HGU di wilayah kabupaten. Data tersebut akan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan pengelolaan yang lebih terukur. Dengan adanya kepastian hukum dan tata kelola yang baik, sektor pertanahan diyakini bisa menjadi salah satu pilar utama PAD Asahan ke depan.
