MEDAN — Polemik pembiayaan hotel peserta ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 berbuntut panjang. Pemerhati sepak bola, Drs H Amiruddin, mendesak PSSI Sumut dan panitia lokal membuka seluruh dokumen perjanjian dan anggaran ke publik.
Menurut Amiruddin, narasi yang berkembang di publik bahwa Pemko Medan ingkar janji menanggung biaya akomodasi peserta adalah keliru. Ia menegaskan hingga saat ini belum ada dokumen resmi yang menunjukkan komitmen tersebut.
Apa Dasar Hukum yang Dipakai PSSI Sumut?
“Sampai hari ini publik tidak pernah diperlihatkan dokumen yang menunjukkan adanya komitmen resmi Pemko Medan untuk membiayai hotel seluruh peserta. Tidak ada keputusan anggaran, tidak ada nota kesepahaman yang dipublikasikan,” ujar Amiruddin, Rabu (03/06/2026).
Ia mempertanyakan dasar administrasi yang digunakan PSSI Sumut dan panitia lokal jika menganggap biaya akomodasi menjadi kewajiban pemerintah daerah. “Dalam logika yang sehat, seseorang tidak dapat dituding ingkar janji terhadap komitmen yang tidak pernah dibuat,” tegasnya.
Dukungan Pemko Medan Sudah Nyata, Bukan untuk Bayar Hotel
Amiruddin mengingatkan bahwa dukungan pemerintah daerah tidak bisa diartikan sebagai pengalihan seluruh tanggung jawab penyelenggaraan. “Membantu bukan berarti wajib membayar. Menjadi tuan rumah bukan berarti harus menanggung seluruh biaya kegiatan yang dimiliki dan dikelola organisasi lain,” katanya.
Pemko Medan, menurutnya, telah memberikan dukungan nyata. Mulai dari persiapan Stadion Teladan sebagai venue, pembenahan fasilitas pendukung, koordinasi lintas instansi, hingga pengerahan sumber daya pemerintah daerah. “Alih-alih diapresiasi, justru muncul tudingan ketika terjadi persoalan yang semestinya menjadi tanggung jawab penyelenggara,” ujar Amiruddin.
Narasi ‘Menyelamatkan Turnamen’ Dinilai Menyesatkan
Amiruddin juga menyoroti narasi yang menggambarkan PSSI Sumut dan panitia lokal sebagai pihak yang “menyelamatkan” turnamen akibat Pemko Medan tidak bersedia membayar hotel. Menurutnya, narasi itu berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama: perencanaan dan penganggaran.
“Jika akomodasi peserta merupakan kebutuhan mendasar dalam turnamen internasional, mengapa persoalan ini baru menjadi polemik menjelang pelaksanaan? Bukankah aspek itu seharusnya menjadi komponen pertama yang dipastikan penyelenggara?” ujarnya.
Evaluasi, Bukan Saling Tuding
Amiruddin meminta PSSI Sumut menjadikan polemik ini sebagai bahan introspeksi. Ia menekankan pentingnya transparansi terkait pembagian tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan, dan skema pembiayaan.
“Jika ada kekurangan dalam perencanaan akomodasi, akui dan perbaiki. Jika terjadi miskomunikasi, jelaskan secara terbuka. Jika ada perbedaan persepsi mengenai pembiayaan, buka seluruh dokumen dan kesepakatan kepada publik. Transparansi jauh lebih terhormat daripada membangun opini,” pungkasnya.
