MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan bahwa pembangunan yang merata tidak bisa dicapai tanpa adanya kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, proses perencanaan hingga pengawasan kebijakan harus berjalan beriringan agar setiap program tepat sasaran.
Mengapa Sinergi Eksekutif-Legislatif Diperkuat Sekarang?
Dorongan ini muncul di tengah upaya Pemprov Sumut mengakselerasi berbagai proyek infrastruktur dan program sosial yang tersebar di 33 kabupaten/kota. Wagub Surya menyebut bahwa seringkali terjadi miskomunikasi antara perencanaan di tingkat provinsi dengan implementasi di lapangan.
"Kolaborasi eksekutif dan legislatif bukan sekadar formalitas, ini kebutuhan. Dengan bersatu, kita bisa memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar menjawab persoalan warga, dari akses jalan hingga layanan kesehatan," ujar Surya dalam sebuah forum diskusi baru-baru ini.
Target Pembangunan: Infrastruktur Desa Jadi Prioritas
Wagub Surya secara spesifik menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Ia meminta setiap dinas untuk tidak hanya fokus pada proyek di ibu kota provinsi atau kota besar, tetapi juga di daerah terpencil yang kerap tertinggal.
Ia mencontohkan, pembangunan jalan hotmix dan jembatan di wilayah pedalaman harus menjadi prioritas bersama antara eksekutif dan legislatif. "Jangan sampai ada desa yang masih kesulitan mengangkut hasil pertanian karena infrastruktur rusak. Ini tanggung jawab kita semua," tegasnya.
Peran Legislatif dalam Pengawasan dan Aspirasi
Di sisi lain, Wagub Surya mengingatkan bahwa anggota DPRD memiliki peran vital sebagai jembatan aspirasi masyarakat. Dengan sinergi yang erat, setiap keluhan warga bisa langsung diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret dan cepat ditindaklanjuti.
"DPRD adalah mitra strategis. Mereka yang paling dekat dengan konstituen. Jika ada usulan dari musrenbang desa, kita harus duduk bersama untuk membahas prioritasnya," tambahnya.
Langkah ini diharapkan mampu menekan kesenjangan pembangunan antarwilayah di Sumatera Utara. Pemprov Sumut pun berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dan koordinasi secara berkala dengan seluruh fraksi di DPRD guna memastikan setiap program berjalan sesuai target dan tepat waktu.
