PANYABUNGAN — Polres Mandailing Natal (Madina) menggelar sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru yang melibatkan jajaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di wilayah setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan prosedur penegakan hukum antara kepolisian dan PPNS.
Kapolres Madina, melalui perwakilannya, menekankan pentingnya koordinasi yang erat dalam setiap tahap penyidikan. Sosialisasi ini menjadi forum untuk membahas poin-poin krusial dalam KUHAP baru yang berdampak langsung pada proses penanganan perkara.
Mengapa Sinergi Polisi dan PPNS Diperkuat?
Dalam praktiknya, PPNS sering kali menjadi garda terdepan dalam penanganan pelanggaran administratif dan tindak pidana ringan di sektor tertentu. Namun, perbedaan interpretasi hukum kerap menghambat proses penyidikan.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan atau perbedaan prosedur yang bisa merugikan masyarakat,” ujar perwakilan Polres Madina dalam sambutannya. Dengan pemahaman yang seragam, diharapkan setiap berkas perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan sudah lengkap dan sesuai aturan.
Fokus pada Prosedur dan Administrasi Penyidikan
Materi sosialisasi mencakup perubahan mendasar dalam KUHAP, terutama yang berkaitan dengan administrasi penyidikan, pengelolaan barang bukti, dan hak tersangka. Para PPNS dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Mandailing Natal hadir sebagai peserta.
Diskusi interaktif mewarnai jalannya acara. Banyak peserta yang mempertanyakan teknis penerapan pasal-pasal baru di lapangan, khususnya dalam kasus-kasus yang bersinggungan dengan kewenangan ganda antara polisi dan instansi teknis.
“Kami berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial. Ke depannya, harus ada komunikasi intensif agar sinergi yang terbangun tidak putus di tengah jalan,” tambahnya.
Dampak bagi Warga Madina
Bagi warga Mandailing Natal, penguatan sinergi ini berarti proses hukum yang lebih transparan dan cepat. Ketika polisi dan PPNS satu suara dalam menafsirkan hukum, potensi sengketa prosedural yang memperlambat keadilan bisa diminimalkan.
Polres Madina berkomitmen untuk menggelar sosialisasi serupa secara berkala. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan sistem penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
