SUMATERA UTARA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, ketidaksesuaian data perdagangan ini ditemukan di hampir semua mitra utama Indonesia. Dalam kasus Amerika Serikat, Indonesia mencatat defisit sekitar USD 16-17 miliar, sementara otoritas AS mencatat angka yang lebih tinggi, yakni hingga USD 20 miliar.
"Selisih yang lebih masif terjadi dengan China. Deltanya mencapai USD 20-30 miliar," ujar Airlangga dalam keterangan resmi.
Selisih Data Capai Ratusan Triliun, Negara Dirugikan
Perbedaan angka ekspor-impor ini bukan sekadar masalah administrasi. Pemerintah menilai ada indikasi kendala struktural dalam sistem logistik internasional yang membuat pencatatan kepabeanan tidak akurat.
Akibatnya, potensi penerimaan negara dari sektor perdagangan bisa bocor. Data yang tidak sinkron juga menyulitkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
Selisih dengan China yang mencapai Rp 480 triliun menjadi perhatian paling serius. Angka ini setara dengan lebih dari 10 persen total belanja negara dalam APBN 2025.
PT DSI Jadi Pintu Tunggal Ekspor Komoditas Strategis
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai agregator ekspor nasional. Perusahaan yang akan berstatus BUMN ini bertugas menjadi pintu tunggal digital bagi pengelolaan ekspor sumber daya alam strategis.
Fungsi utama PT DSI adalah meningkatkan transparansi data perdagangan agar tidak ada lagi selisih pencatatan yang besar. Pemerintah juga ingin memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pengawasan logistik internasional yang lebih ketat.
Dengan intervensi BUMN ini, pemerintah berharap ekosistem ekspor komoditas strategis bisa dipantau secara langsung dan akurat. Langkah ini diyakini mampu menutup celah kerugian negara yang selama ini terjadi akibat ketidaksesuaian data.
Dampak ke Pelaku Usaha dan Perekonomian Nasional
Pembentukan PT DSI akan berdampak langsung pada perusahaan eksportir komoditas. Mereka kini harus mencatatkan transaksi melalui sistem tunggal yang dikelola oleh BUMN baru ini.
Bagi perekonomian nasional, kehadiran PT DSI diharapkan bisa memperbaiki neraca perdagangan yang selama ini tercatat tidak akurat. Data yang valid akan membantu pemerintah dalam negosiasi dagang bilateral, termasuk dengan AS dan China.
Rencananya, PT DSI akan resmi beroperasi penuh pada 2026. Seluruh proses bisnisnya akan berbasis digital untuk meminimalisir celah manipulasi data di lapangan.
