MEDAN — Rico Waas menegaskan penyerapan anggaran menjadi atensi bersama seluruh jajaran pemerintah kota. Ia tidak ingin realisasi APBD 2026 berakhir dengan Silpa seperti tahun lalu.
"Ini menjadi atensi bersama untuk seluruh jajaran mengoptimalkan realisasi APBD. Jangan sampai Silpa seperti tahun lalu," ujar Rico Waas di Medan, Senin.
Pemerintah Kota Medan pada tahun sebelumnya mencatat Silpa Rp592 miliar dari Perubahan APBD. Angka itu muncul dari pendapatan daerah Rp6,97 triliun yang tidak terserap seluruhnya ke belanja daerah Rp7,07 triliun.
Rico Waas menyebut penyerapan anggaran sebagai bentuk komitmen pemerintah kota memastikan program pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan sesuai rencana. Menurut dia, realisasi APBD 2026 harus seimbang antara penerimaan dan belanja daerah.
"Kami terus mengoptimalkan realisasi APBD 2026 agar pelaksanaannya berjalan seimbang antara penerimaan dan belanja daerah," kata dia.
Organisasi perangkat daerah yang penyerapannya masih kurang diminta meningkatkan kinerja. Wali Kota meminta mereka menggencarkan kegiatan program sesuai perencanaan dan target yang telah ditetapkan.
Rapat monitoring dan evaluasi disebut menjadi langkah mengkaji kendala pelaksanaan anggaran yang belum berjalan optimal. Seluruh OPD dan jajaran terkait hadir dalam forum itu.
"Kemarin juga kita telah melakukan rapat monitoring evaluasi realisasi penyerapan APBD tersebut. Seluruh OPD dan jajaran lainnya hadir untuk mengkaji penyerapan anggaran tersebut," sebut Rico Waas.
Hasil rapat akan dipakai untuk mengurai persoalan yang menghambat penyerapan. Rico Waas memastikan setiap kendala ditindaklanjuti satu per satu agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal.
"Berbagai kendala akan diurai dan ditindaklanjuti satu per satu agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal. Evaluasi ini menjadi bagian untuk memastikan realisasi APBD berjalan sesuai ketentuan," jelas dia.
Pemerintah Kota Medan berharap langkah tersebut mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Realisasi anggaran yang sehat dinilai menentukan kualitas roda pemerintahan di wilayah itu.