TAPANULI UTARA — Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tapanuli Utara, Tohom Silaban, melaporkan hasil pemantauan lapangan kepada Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., pada Senin (14/9/2026). Dari 17 kegiatan pemulihan fisik, 15 di antaranya sudah selesai 100 persen dan dimanfaatkan warga.
Dua kegiatan yang belum tuntas dipastikan memasuki tahap penyelesaian akhir. BPBD menargetkan keduanya rampung dalam waktu dekat.
Empat Kecamatan Jadi Fokus Pemulihan Pascabencana
Pembangunan infrastruktur ini menangani dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 25 November 2025. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memfokuskan penanganan di empat wilayah terdampak, yakni Kecamatan Siatasbarita, Adiankoting, Pahae Julu, dan Pahae Jae.
Jenis pekerjaan mencakup pembangunan dyk penahan tanah dan perbaikan jaringan irigasi. Keduanya menjadi prioritas karena menyangkut pasokan air ke lahan pertanian warga sekaligus mengantisipasi potensi tanah longsor di titik-titik rawan bencana.
Irigasi Pulih, Lahan Pertanian Warga Kembali Terairi
Perbaikan jaringan irigasi di empat kecamatan itu mengembalikan pasokan air ke lahan pertanian warga yang sempat terganggu pascabencana. Pemkab Tapanuli Utara menilai pemulihan sektor ini krusial agar aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat kembali berjalan normal.
Dyk penahan tanah yang dibangun di titik rawan longsor berfungsi ganda: menahan pergerakan tanah sekaligus melindungi permukiman dan lahan di sekitarnya. Warga di empat kecamatan tersebut kini sudah memanfaatkan infrastruktur yang rampung.
Pemkab Kawal Percepatan Pembangunan Infrastruktur Publik
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan terus mengawal percepatan pembangunan pemulihan infrastruktur publik. Sasaran akhirnya, sektor pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana dapat pulih optimal.
BPBD masih menunggu rampungnya dua kegiatan sisa sebelum seluruh 17 paket pemulihan dinyatakan tuntas. Belum ada keterangan resmi soal tenggat pasti penyelesaian keduanya.
