MEDAN — Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan menilai kenaikan anggaran dalam Perubahan APBD 2026 harus berdampak langsung ke warga, bukan sekadar mengejar penyerapan menjelang tutup tahun. Penilaian itu dibacakan Sekretaris Fraksi Hanura-PKB, Lailatul Badri, dalam rapat paripurna yang dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua Zulkarnaen dan Hadi Suhendra. Jajaran pimpinan OPD Pemko Medan turut hadir mendengarkan pemandangan umum fraksi.
Pendapatan Naik, PAD Justru Menyusut 5,59 Persen
Fraksi mencatat pendapatan daerah dalam Rancangan P-APBD 2026 diproyeksikan Rp7,13 triliun. Angka itu naik sekitar 5,05 persen dari APBD sebelum perubahan yang sebesar Rp6,79 triliun.
Namun PAD bergerak berlawanan. Nilainya turun 5,59 persen, dari sekitar Rp4,10 triliun menjadi Rp3,87 triliun.
Fraksi meminta TAPD membeberkan sektor PAD mana yang turun paling dalam. Mereka juga menuntut strategi Pemko Medan mengurangi ketergantungan pada dana transfer.
“Komponen dana transfer pusat atau provinsi apa saja yang menjadi pemicu utama penambahan tersebut? Apakah dana tersebut bersifat peruntukan khusus?” kata Lailatul Badri.
Di sisi lain, pendapatan transfer justru melonjak dari sekitar Rp2,68 triliun menjadi Rp3,26 triliun, atau naik 21,20 persen.
Belanja Naik 12,03 Persen, Dinas SDABMBK Dapat Tambahan Rp1,02 Triliun
Sisi belanja juga jadi sasaran kritik. Belanja daerah dalam P-APBD 2026 diproyeksikan Rp7,73 triliun, naik 12,03 persen dari sebelumnya sekitar Rp6,90 triliun.
Dinas SDABMBK mencatat lonjakan paling mencolok, yakni 23,12 persen. Anggarannya naik dari sekitar Rp830,80 miliar menjadi Rp1,02 triliun.
Lailatul mempertanyakan dasar kenaikan itu. Menurutnya, penambahan harus jelas mengacu pada kebutuhan darurat warga, terutama banjir dan infrastruktur.
“Apakah penambahan 23,12 persen ini murni didasari kebutuhan darurat keselamatan warga, atau sekadar langkah reaktif ‘asal habis anggaran’ di ujung tahun?” ujarnya.
Fraksi meminta Pemko Medan menjamin anggaran sekitar Rp1,02 triliun itu terserap tepat waktu dan tepat mutu, tanpa berakhir jadi Silpa. Persoalan banjir perkotaan dan banjir rob di Medan Utara disebut butuh penanganan permanen, bukan proyek tambal sulam.
Dinas Perkimcikataru Ditambah Rp182,18 Miliar, Pengawasan PBG Disorot
Anggaran Dinas Perkimcikataru naik dari sekitar Rp567,09 miliar menjadi Rp749,28 miliar. Tambahannya sekitar Rp182,18 miliar atau 32,12 persen.
Fraksi menilai kenaikan itu harus diikuti percepatan program. Rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemeliharaan rumah susun, dan penyediaan infrastruktur air bersih masuk daftar yang dinanti.
Lailatul juga menyoroti lemahnya pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung. Ia mempertanyakan dugaan bangunan komersial yang tetap beroperasi tanpa izin.
Anggaran Kesehatan Turun 1,88 Persen, Pendidikan Naik 3,89 Persen
Dinas Kesehatan justru mengalami pemotongan 1,88 persen, dari sekitar Rp1,224 triliun menjadi Rp1,201 triliun. Fraksi menilai penurunan itu tidak sejalan dengan masih banyaknya keluhan warga soal pelayanan kesehatan.
Keluhan itu mencakup birokrasi administrasi, kepesertaan UHC, hingga kondisi fasilitas kesehatan. Fraksi meminta Pemko Medan menjelaskan alasan pemotongan sekaligus strategi pembenahan di RSUD Bachtiar Djafar, RSUD Dr Pirngadi, dan seluruh puskesmas.
“Bagaimana strategi pemerintah dalam membenahi sistem pelayanan kesehatan Kota Medan secara menyeluruh agar benar-benar menjadi pelayanan yang layak, responsif dan humanis?” kata Lailatul Badri.
Sektor pendidikan mendapat tambahan menjadi sekitar Rp1,45 triliun, naik 3,89 persen. Fraksi Hanura-PKB meminta kenaikan itu diikuti perbaikan mutu layanan pendidikan di Kota Medan.
