SUMATERA UTARA — Langkah ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah untuk merombak birokrasi perusahaan pelat merah. Dengan struktur yang lebih ramping, diharapkan rantai komando tidak lagi berbelit-belit sehingga keputusan strategis bisa dieksekusi cepat, terutama saat menghadapi persoalan krusial di lapangan.
Mengapa Perampingan Ini Mendesak?
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, pemangkasan lapisan (layer) perusahaan ini menyasar Pertamina, PLN, dan BUMN besar lainnya. Ia menegaskan bahwa struktur yang terlalu panjang selama ini kerap menjadi biang keladi lambatnya respons perusahaan terhadap dinamika pasar.
"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," kata Teddy dalam siaran resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Senin.
Dalam rapat yang digelar di kediaman pribadi Presiden tersebut, hadir sejumlah pejabat tinggi negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, dan Kepala Sekretariat Pribadi Presiden Rizky Irmansyah turut mendampingi diskusi yang berlangsung hingga malam hari.
Dirut Pertamina Lapor Progres B50 dan Bio-Etanol
Di sela-sela pembahasan efisiensi, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga memanfaatkan momen tersebut untuk melaporkan perkembangan program mandatori Biodiesel 50 persen (B50). Program yang resmi diluncurkan pada Juli 2026 ini dilaporkan berjalan sesuai rencana.
Simon tidak hanya memaparkan progres B50, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur Pertamina untuk menyambut program mandatori bio-etanol yang sedang disiapkan pemerintah. Ini menjadi sinyal bahwa Pertamina serius mendukung transisi energi nasional tanpa mengorbankan kinerja operasional.
Danantara Klaim 274 Perusahaan Sudah Dirampingkan
Langkah perampingan ini sebenarnya sudah mulai berjalan. CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, pekan lalu, melaporkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti instruksi Presiden untuk mengurangi layer-layer di tubuh BUMN.
"Arahan-arahan Beliau juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar seperti Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya," ujar Rosan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis pekan lalu.
Ia menambahkan, hingga akhir Juli 2026, proses streamlining sudah menyentuh 274 perusahaan. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berbicara di atas kertas, tetapi sudah bergerak nyata di lapangan.
Langkah perampingan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi direksi BUMN. Di satu sisi, mereka dituntut menjaga kinerja keuangan; di sisi lain, struktur yang ramping harus tetap mampu mendukung ekspansi bisnis dan pelayanan publik yang optimal.
