SUMATERA UTARA — Lonjakan dividen ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026). Capaian tersebut dinilai sebagai buah dari efisiensi operasional dan perbaikan tata kelola di tubuh BUMN, yang kini difokuskan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional.
"Dividen BUMN 2026 diproyeksikan kembali naik sampai dengan Rp 200 triliun, tanpa ada PMN. Artinya, dari 2024 ke 2026, naik dari Rp 53 triliun ke Rp 200 triliun, atau empat kali lebih besar," ujar Prabowo di hadapan para anggota MPR.
Setoran 2025 Tembus Rp 142 Triliun, Naik 67 Persen
Sebagai perbandingan, realisasi dividen yang disetorkan BUMN ke kas negara pada 2025 mencapai Rp 142,3 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kendati demikian, Presiden mengingatkan bahwa perhitungan yang lebih akurat harus melihat angka bersih setelah dikurangi Penanaman Modal Negara (PMN) yang diberikan APBN pada tahun yang sama. Pada 2024, nilai dividen bersih tercatat Rp 53 triliun, sementara di 2025 melesat 160 persen menjadi Rp 138 triliun.
Danantara Ground Breaking 26 Proyek Hilirisasi
Keuntungan yang mengalir deras dari BUMN kini diarahkan untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Melalui Danantara, pemerintah telah memulai pembangunan 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026, menyusul 13 proyek tambahan pada 29 April 2026.
Proyek-proyek tersebut mencakup pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, serta smelter alumina menjadi aluminium. Prabowo menegaskan bahwa investasi besar ini tidak hanya menambah nilai ekspor, tetapi juga membuka puluhan ribu lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Pembentukan Lembaga Belanja Satu Pintu
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengumumkan rencana pembentukan lembaga baru yang akan mengonsolidasikan seluruh belanja negara dalam satu pintu. Langkah ini diambil untuk memberantas praktik penggelembungan anggaran (mark-up) dan kebocoran uang negara hingga ke akarnya.
"Sudah saya sampaikan, kita akan membentuk satu lembaga yang mengonsolidasikan seluruh pembelanjaan pemerintah dalam satu pintu," tegas Prabowo dalam Pidato Pengantar RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI.
Sikap Tegas Soal Harga Komoditas Global
Pemerintah juga tengah menyiapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global. Prabowo menilai Indonesia selama ini terlalu lemah dalam penentuan harga padahal menjadi produsen utama nikel, timah, emas, dan batu bara dunia.
"Kalau mereka tidak mau harga yang kita pasang, tidak usah beli! Lebih baik komoditas itu—nikel itu, timah itu, emas itu—diam di tanah untuk anak cucu kita," ujarnya dengan nada tegas.
Rencana ini menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan berorientasi pada kepentingan jangka panjang, bukan sekadar mengejar pendapatan ekspor jangka pendek.
