MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan total 273 unit bus listrik untuk melayani 12 rute strategis di kawasan metropolitan Mebidang. Dua koridor utama yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut bersama Kementerian Perhubungan adalah rute Binjai-Medan-Carrefour dan Lubuk Pakam-Amplas-Simpang Pelangi-Teladan.
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Sumut, Ir Malik Assalih Harahap, menyebut operasional tahap pertama akan dimulai 8 Desember 2026 dengan 30 unit bus listrik. "Harapan kita dengan adanya angkutan massal ini akan mengurangi kemacetan, menekan emisi karbon, sekaligus mewujudkan transportasi hijau," ujarnya kepada wartawan baru-baru ini.
Standar Transjakarta Pertama di Luar Jakarta
Tokoh Masyarakat Sumatera Utara Dr. Parlindungan Purba, SH, MM menegaskan BRT Mebidang menjadi yang pertama di luar DKI Jakarta mengadopsi standar sistem BRT penuh seperti Transjakarta. Infrastruktur utamanya mencakup jalur khusus yang disterilisasi menggunakan struktur rigid pavement agar bus terbebas dari kemacetan jalan umum.
"Haltenya juga terintegrasi di mana pembangunan stasiun dan halte khusus di tengah jalan yang dirancang ramah disabilitas, lansia, dan ibu hamil," sebut Parlin sekembalinya dari Seminar Nasional Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Dalam operasional nanti, sistem manajemen digital diterapkan untuk menjamin waktu tunggu bus konsisten dengan target hanya 15 menit. Kota Medan pun menorehkan sejarah baru sebagai kota percontohan yang mengoperasikan armada 100 persen bus listrik untuk sistem BRT.
Target 80 Persen Pengguna Kendaraan Pribadi Beralih
Malik Assalih menyebut mobilitas masyarakat di kawasan Mebidang saat ini masih didominasi kendaraan pribadi yang menjadi penyebab utama kemacetan dan meningkatnya polusi udara. Pemerintah menargetkan 60 hingga 80 persen pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke angkutan umum berbasis bus listrik ini.
Seluruh armada yang dioperasikan merupakan bus listrik murni, sejalan dengan komitmen Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam mendorong transportasi ramah lingkungan. Dari sisi lingkungan, pengurangan emisi karbon diperkirakan mencapai puluhan ribu ton CO? setiap tahun.
Skema Subsidi dan Pengelolaan BUMD
Untuk pembiayaan operasional, pemerintah menerapkan skema subsidi bersama antara Pemprov Sumut dengan Pemkot Medan, Pemkot Binjai, dan Pemkab Deli Serdang. Setelah seluruh infrastruktur selesai dibangun pada 2027, pengelolaan BRT Mebidang akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus.
Saat ini konsultan pendamping untuk dua koridor kewenangan Pemprov Sumut adalah PT Surveyor Indonesia, sementara operator akan menggunakan skema Buy The Service (BTS). Malik optimistis proyek ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas, berkembangnya aktivitas UMKM di sekitar halte, serta penurunan biaya transportasi masyarakat.
Keberhasilan proyek di Medan, Binjai, dan Deli Serdang nantinya akan dijadikan cetak biru nasional bagi transformasi transportasi publik di 20 kota besar lainnya di Indonesia. Parlin menambahkan, proyek berskala masif ini didukung pembiayaan internasional dari Bank Dunia serta Agence Française de Développement (AFD) Prancis.
