MEDAN — Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memastikan empat kabupaten menjadi prioritas penyerapan gabah petani guna memperkuat cadangan pangan daerah. Keempat daerah itu adalah Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, dan Simalungun. Penetapan ini diumumkan langsung oleh Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto di Medan, Senin.
Dari total serapan gabah sebesar 34.688 ton atau setara 17.344 ton beras sejak Januari hingga 26 Juli 2026, sebagian besar berasal dari empat kabupaten tersebut. Deli Serdang menyumbang 25 persen, Serdang Bedagai 20 persen, Langkat 20 persen, dan Simalungun 15 persen.
Serapan Masih Terbatas, Panen Raya Jadi Momentum
Meski begitu, Budi mengakui serapan gabah saat ini masih terbatas. Sebelumnya, Bulog hanya menyerap sekitar 250 ton dari Kabupaten Langkat dan Simalungun. Namun, ia optimistis angka itu akan meningkat seiring sejumlah daerah mulai memasuki masa panen.
"Saat ini, serapan gabah masih terbatas. Sebelumnya kami menyerap sekitar 250 ton dari Kabupaten Langkat dan Kabupaten Simalungun," ujar Budi.
Gabah Diserap Langsung dari Petani dengan Harga Rp6.500 per Kilogram
Sebagai operator pemerintah dalam pengelolaan pangan, Bulog bertugas menyerap gabah langsung dari petani dengan harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. Hasil serapan ini akan digunakan untuk memenuhi berbagai penugasan negara, termasuk Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, serta penanganan bencana.
Budi menambahkan bahwa untuk mengoptimalkan penyerapan, Bulog Sumut terus melakukan sosialisasi dan memperkuat kerja sama dengan gabungan kelompok tani (gapoktan), pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya.
Mengapa Empat Kabupaten Ini Jadi Andalan?
Pemilihan Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, dan Simalungun bukan tanpa alasan. Keempat daerah tersebut memiliki luas lahan pertanian yang signifikan dan produktivitas gabah yang tinggi di Sumatera Utara. Dengan menjadikannya sentra serapan, Bulog berharap cadangan pangan provinsi bisa lebih terjaga, terutama menghadapi potensi gangguan pasokan atau bencana alam.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga harga gabah di tingkat petani tetap stabil, sekaligus memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat.
