SUMATERA UTARA — Koordinator GERAK BUMN, M Adnan, dalam orasinya menyatakan bahwa transformasi yang selama ini diklaim Pelindo harus dibuktikan dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. “Sebagai BUMN yang mengelola aset strategis nasional, PT Pelindo tidak boleh dikelola dengan cara yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN,” tegas Adnan.
Proyek Ratusan Miliar Hingga Triliunan Jadi Sorotan
Dalam aksinya, GERAK BUMN menyoroti sejumlah kebijakan strategis perusahaan. Mulai dari pengelolaan aset, perubahan skema revenue sharing, pembangunan dermaga, hingga penambahan fasilitas bongkar muat yang dinilai memiliki nilai ekonomi mencapai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah.
Menurut Adnan, seluruh kebijakan tersebut harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan berpihak pada kepentingan negara. Massa mendesak Danantara Indonesia untuk segera melakukan audit komprehensif terhadap setiap keputusan bisnis Pelindo dan SPTP agar sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Tiga Tuntutan: Evaluasi Direksi hingga Dukung Arahan Presiden
Selain audit, GERAK BUMN secara khusus meminta Danantara Indonesia mengevaluasi sejumlah petinggi perusahaan. Empat nama yang disebut dalam orasi adalah Direktur Utama PT Pelindo Achmad Mustachar, Sekretaris Perusahaan Ali Sodikin, Direktur Utama PT Pelindo SPTP M. Adji, serta Sekretaris Perusahaan Widyaswendra.
Massa menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak pemberhentian Direktur Utama dan Sekretaris Perusahaan PT Pelindo. Kedua, mendesak hal serupa untuk posisi Direktur Utama dan Sekretaris Perusahaan PT Pelindo SPTP. Ketiga, mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh BUMN dibersihkan dari pihak yang dinilai tidak profesional melalui evaluasi menyeluruh.
Adnan menegaskan bahwa PT Pelindo adalah aset strategis negara yang memiliki peran penting dalam sistem logistik nasional. Karena itu, pengelolaannya harus benar-benar bersih, profesional, dan akuntabel.
