BINJAI — Kekosongan jabatan definitif Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) P3H Sumatera Utara. Organisasi itu mendesak pemerintah kota untuk menggelar seleksi terbuka agar posisi strategis itu segera terisi oleh sosok yang profesional dan berintegritas.
Desakan itu disampaikan Direktur Eksekutif LSM P3H Sumut, M. Jaspen Pardede, saat mengevaluasi kondisi tata kelola di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Binjai, Rabu (1/7/2026). Menurutnya, ketiadaan kepala dinas definitif berdampak langsung pada banyaknya posisi Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah SMP Negeri yang belum diisi secara tetap.
Mengapa Seleksi Terbuka Mendesak Dilakukan?
Jaspen menilai proses lelang jabatan merupakan langkah paling tepat untuk menjaring pemimpin yang kompeten. Ia menekankan pengisian jabatan itu harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kompetensi, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
“Pengisian jabatan Kepala Dinas Pendidikan harus dilakukan secara objektif, transparan, berdasarkan kompetensi dan bebas dari intervensi pihak mana pun,” tegas Jaspen dalam keterangannya.
Kriteria Pemimpin Ideal untuk Pendidikan Binjai
Lebih jauh, Jaspen meminta Wali Kota Amir Hamzah untuk menolak segala bentuk titipan atau kepentingan tertentu dalam proses penentuan pejabat. Menurutnya, figur yang dipilih harus memiliki kapasitas dan rekam jejak yang baik dalam memajukan dunia pendidikan.
Ia juga mengingatkan agar paradigma pemilihan kepala dinas tidak lagi berorientasi pada kemampuan mengelola anggaran atau proyek semata. “Jangan dalam pikiran hanya bisa membawa dana BOS atau memikirkan proyek. Yang kita butuhkan adalah kepala dinas yang memikirkan bagaimana anak-anak kita menjadi pintar. Begitu juga guru harus fokus mencerdaskan peserta didik,” ujarnya.
Evaluasi Tata Kelola dan Harapan ke Depan
Menurut Jaspen, sejumlah persoalan yang belakangan menjadi perhatian publik di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Binjai harus menjadi bahan evaluasi bagi pemkot. Ia berharap pejabat yang nantinya terpilih mampu membenahi tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun sistem yang lebih akuntabel dan profesional.
Ia menilai tidak ada alasan bagi Pemerintah Kota Binjai untuk terus menunda proses seleksi terbuka. Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dinilai sudah terlalu lama diisi Plt, padahal perannya sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di daerah.
Melalui seleksi terbuka, Jaspen berharap pemkot dapat memperoleh figur terbaik yang mampu menjawab tantangan dunia pendidikan sekaligus mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Binjai.
