MEDAN — Muniruddin Ritonga, anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKB, mengungkap kondisi memprihatinkan yang dialami petani di wilayah pemilihannya. Hasil reses selama sepuluh hari di Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan menunjukkan dua persoalan utama: ketersediaan pupuk subsidi yang bermasalah dan infrastruktur irigasi yang ambruk.
Pupuk Datang Saat Tanaman Sudah Tua
Menurut Muniruddin, distribusi pupuk subsidi tidak pernah tepat waktu. Petani baru menerima pupuk ketika masa tanam sudah berlalu dan tanaman memasuki fase yang tidak lagi membutuhkan pemupukan.
“Kita menerima informasi bahwa pupuk subsidi memang ada, tetapi sering terlambat datang. Saat petani membutuhkan pupuk pada masa awal tanam, pupuk belum tersedia. Ketika pupuk datang, tanaman sudah memasuki fase akhir. Ini tentu merugikan petani,” ujarnya di Gedung DPRD Sumut, Selasa (2/6/26).
Akibatnya, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga lebih mahal demi menyelamatkan hasil panen. Biaya produksi membengkak, sementara harga jual gabah tidak sebanding.
Irigasi Rusak, Sawah Berubah Jadi Kebun
Persoalan kedua yang tak kalah pelik adalah kerusakan jaringan irigasi. Banyak saluran air tidak berfungsi sehingga petani kesulitan mendapatkan pasokan air yang cukup. Kondisi ini memaksa sebagian petani mengubah lahan persawahan menjadi perkebunan.
“Mayoritas masyarakat di Dapil Sumut 7 hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Namun harapan besar mereka terhadap kebijakan yang berpihak kepada petani belum sepenuhnya terwujud,” kata Muniruddin.
Ia menilai kawasan tersebut secara karakteristik sangat potensial untuk mendukung produksi pangan. Namun irigasi yang rusak membuat produktivitas terus menurun.
Fakta Singkat Temuan Reses Muniruddin Ritonga
- Lokasi: Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan
- Keluhan utama: Pupuk subsidi terlambat dan irigasi rusak parah
- Dampak: Petani beralih ke pupuk non-subsidi mahal, lahan sawah diubah jadi perkebunan
Langkah Selanjutnya: Koordinasi dengan Pemprov Sumut
Politisi PKB itu berjanji akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta instansi terkait. Ia mendesak pemerintah segera turun ke lapangan untuk memastikan kebutuhan petani terpenuhi, baik dari sisi pupuk maupun perbaikan irigasi.
“Petani adalah ujung tombak pembangunan. Jika mereka didukung dengan irigasi yang baik, pupuk yang tersedia tepat waktu, dan kebijakan yang berpihak, maka ekonomi masyarakat akan tumbuh dan cita-cita swasembada pangan dapat diwujudkan,” tegas Muniruddin.
