MEDAN — Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Brigade Pangan Tahun 2026 sebagai langkah mempercepat pembentukan kelembagaan petani di tingkat kabupaten/kota. Selain 15.971 hektare lahan Oplah non-rawa, Brigade Pangan di Sumut juga akan mengelola lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) di dua kabupaten.
Rinciannya, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 262 hektare dan Kabupaten Asahan seluas 476 hektare. Total lahan CSR yang masuk cakupan pengelolaan brigade mencapai 738 hektare.
Agenda utama rakor adalah penandatanganan surat komitmen kesiapan oleh para Katimker Penyuluhan se-Sumatera Utara. Penandatanganan itu menjadi bentuk komitmen bersama mendukung pembentukan Brigade Pangan Tahun 2026 sesuai target yang ditetapkan.
Melalui surat komitmen tersebut, setiap wilayah diminta segera menindaklanjuti dengan langkah konkret. Cakupannya meliputi pemetaan kebutuhan, penyiapan kelembagaan, serta koordinasi pendampingan dan penyuluhan bagi brigade yang akan dibentuk.
"Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak diharapkan dapat segera menindaklanjuti komitmen yang telah ditandatangani melalui langkah konkret di masing-masing wilayah, termasuk pemetaan kebutuhan, penyiapan kelembagaan, serta koordinasi pendampingan dan penyuluhan bagi Brigade Pangan yang akan dibentuk," ujar Direktur Polbangtan Medan Nurliana Harahap.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempatkan Brigade Pangan sebagai garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional, dan terampil. Orientasi usaha taninya diarahkan pada bisnis, bukan sekadar produksi subsisten.
"Salah satu yang digalakkan untuk mencapai target swasembada pangan adalah optimalisasi lahan pertanian melalui pembentukan Brigade Pangan," kata Mentan Amran.
Dari sisi sumber daya manusia, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDM Pertanian) menekankan bahwa penguatan SDM merupakan faktor penting dalam pembangunan pertanian modern dan berdaya saing. Anggota brigade tidak hanya memperoleh pendampingan teknis, tetapi juga didorong meningkatkan kompetensi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
"Ketahanan pangan tidak hanya dibangun dengan lahan dan teknologi, tetapi juga dengan SDM yang unggul, adaptif, dan mau terus belajar," ungkapnya.
Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Muhammad Amin, menyebut pembentukan Brigade Pangan tidak hanya berfokus pada kelembagaan. Kesiapan SDM yang mampu mengelola lahan secara efektif dan berkelanjutan menjadi bagian yang sama pentingnya.
Dengan cakupan lahan seluas itu, brigade diharapkan memastikan lahan yang telah dioptimalkan maupun dicetak dikelola maksimal. Prosesnya mulai dari persiapan tanam, budidaya, hingga panen.
Pengelolaan secara terorganisasi dinilai dapat meningkatkan efisiensi usaha tani. Pada gilirannya, efisiensi itu diharapkan mendorong peningkatan kesejahteraan petani di wilayah kerja masing-masing brigade.
Seluruh 110 Brigade Pangan di Sumatera Utara ditargetkan telah terbentuk pada awal November 2026. Tenggat itu menjadi komitmen bersama untuk memastikan pengelolaan lahan Oplah non-rawa dan CSR berjalan sesuai perencanaan.
Polbangtan Medan menyatakan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan pertanian dan pengembangan SDM pertanian melalui koordinasi antara Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan jajaran penyuluh. Sasaran akhirnya adalah pertanian yang modern, mandiri, dan berkelanjutan.