SUMATERA UTARA — Pemerintah menghadapi tekanan fiskal yang semakin berat akibat subsidi energi yang membengkak. Yuliot, pejabat yang mewakili pemerintah dalam paparan tersebut, mengungkapkan bahwa subsidi energi dan kompensasi dapat menembus angka Rp700 triliun. Kondisi ini memaksa pemerintah mencari jalan keluar agar beban anggaran tidak terus meningkat.
Kebutuhan energi nasional yang besar menjadi akar persoalan. Ambil contoh Liquefied Petroleum Gas alias LPG. Konsumsi dalam negeri mencapai sekitar 9 juta ton per tahun, sementara produksi lokal baru sekitar 1,6 juta ton. Artinya, Indonesia masih mengimpor sekitar 7,4 juta ton LPG setiap tahun untuk menutup kekurangan pasokan.
Defisit pasokan itu yang membuat pemerintah mengucurkan kompensasi besar kepada Pertamina setiap tahun. Semakin tinggi harga minyak dunia, semakin besar pula dana yang harus disiapkan untuk menjaga harga jual LPG dan BBM tetap terjangkau masyarakat.
Alih-alih hanya menambah produksi, pemerintah memilih menekan konsumsi. Salah satu jurus yang diandalkan adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik di masyarakat.
"Dengan adanya penggunaan kendaraan listrik secara masif, tentu ini merupakan hal yang menggembirakan, berarti terjadi pengurangan konsumsi untuk bahan bakar minyak," kata Yuliot, sebagaimana dikutip dalam paparannya.
Data penjualan menjadi indikator optimisme. Angka penjualan kendaraan listrik pada 2025 melonjak sekitar 400 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah menilai tren ini akan berlanjut seiring bertambahnya infrastruktur pengisian daya dan insentif yang diberikan.
Untuk mengurangi impor LPG, pemerintah juga mulai mendorong penggunaan Compressed Natural Gas atau CNG di sektor rumah tangga dan usaha kecil. CNG dinilai lebih murah dan pasokannya bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Namun, Yuliot mengingatkan bahwa transformasi energi tidak bisa bertumpu pada satu sumber saja. Menurutnya, pemerintah perlu membangun ekosistem energi yang menyeluruh: meningkatkan produksi domestik, mengembangkan energi baru terbarukan, membangun infrastruktur, hingga mendorong efisiensi konsumsi di semua sektor.
Perubahan perilaku konsumsi energi tidak hanya menjadi pekerjaan birokrasi. Yuliot menegaskan bahwa ketahanan energi membutuhkan partisipasi seluruh elemen bangsa.
"Ketahanan energi bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tugas kita bersama," pungkasnya.
Bagi masyarakat umum, kebijakan ini perlahan akan terasa: dari harga energi yang dijaga, ketersediaan pasokan LPG yang stabil, hingga semakin banyaknya pilihan kendaraan listrik dengan harga lebih ramah di kantong. Apakah program konversi akan menyentuh rumah tangga penerima bantuan tahun ini, masih menunggu keputusan resmi pemerintah. Pantau terus pengumuman dari kanal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk informasi yang lebih rinci.