MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menaikkan UMP dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.228.971 per bulan untuk tahun anggaran 2026. Angka itu disepakati lewat rapat tripartit yang melibatkan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan asosiasi pengusaha, sebelum ditetapkan gubernur.
Kenaikan 7,9 persen ini disebut sebagai penyangga daya beli pekerja di tengah laju inflasi daerah. Tambahan Rp236.412 per bulan diharapkan ikut menggerakkan konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor utama PDRB Sumut.
Dasar Hukum dan Hitungan di Balik Angka Rp3.228.971
Penetapan UMP Sumut 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Regulasi itu menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menghitung upah minimum tahunan.
Dari sisi dunia usaha, Pemprov Sumut memilih pendekatan hati-hati agar struktur biaya industri tetap berada di batas toleransi yang sehat. Tujuannya supaya ekspansi bisnis dan daya tarik investasi di 33 kabupaten/kota se-Sumut tidak terganggu.
Kata Gubernur soal Daya Beli dan Iklim Investasi
Bobby Nasution menyatakan kenaikan UMP merupakan komitmen bersama untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus menstimulasi iklim investasi daerah. Pernyataan itu disampaikannya saat menetapkan angka UMP di hadapan forum pengupahan.
"Kita tetapkan UMP Sumut tahun 2026 sebesar Rp3.228.971. Kenaikan 7,9 persen ini merupakan manifestasi komitmen kita bersama dalam mempreservasi daya beli masyarakat pekerja, sekaligus menstimulasi iklim investasi daerah agar tetap kompetitif dan berkelanjutan di tingkat nasional," tegas Gubernur Bobby Nasution.
Dua Pilar Pengawasan Setelah UMP Ditetapkan
Gubernur menekankan dua hal dalam fase eksekusi kebijakan ini. Pertama, stabilitas ekosistem kerja: seluruh pemangku kepentingan diminta memelihara iklim usaha yang kondusif agar gesekan industrial di lapangan bisa ditekan.
Kedua, penguatan aparatur pengawas ketenagakerjaan. Pemprov Sumut akan mengoptimalkan peran pengawas, termasuk mendayagunakan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk mengawal penegakan regulasi ini secara kredibel dan tepat sasaran.
Konsumsi Rumah Tangga Jadi Taruhan
Kenaikan upah minimum diproyeksikan mendorong roda konsumsi rumah tangga yang selama ini menopang PDRB Sumut. Daya beli yang terjaga dinilai menjadi variabel penting untuk menjaga stabilitas sosio-ekonomi kawasan.
Bagi pekerja di 33 kabupaten/kota, besaran Rp3.228.971 menjadi acuan baru. Perusahaan yang belum menyesuaikan upah berisiko berhadapan dengan aparat pengawas ketenagakerjaan yang kini diminta bergerak lebih agresif di lapangan.