MEDAN — Ady menyampaikan hal itu dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobi Dekranasda Sumut, Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro 30 Medan, Jumat (02/10/2026). Ia menilai pendataan digital bakal memangkas waktu penyaluran dan menutup celah data ganda.
Kota Medan dan Kabupaten Tapanuli Utara dipilih sebagai wilayah pilot project program digital tersebut di Sumatera Utara. Peresmian program direncanakan dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto.
Baru 466.102 KK Terdaftar dari 4,86 Juta KK
Angka 466.102 KK setara 9,58 persen dari total 4.864.605 KK yang tersebar di 33 kabupaten/kota. Artinya, lebih dari 4,3 juta kepala keluarga belum masuk ke dalam sistem Perlinsos.
Pendaftaran bisa dilakukan secara mandiri maupun lewat agen secara online melalui portal resmi Kementerian Sosial. Sistem ini menyasar masyarakat pada desil 1-4, sementara warga desil 5-10 diarahkan menjadi agen pendamping.
"Kepada masyarakat yang berada di desil 5-10 bisa menjadi agen, bisalah mendaftarkan saudara-saudaranya yang berada di desil 1-4. Namun, penentu keputusan siapa yang akan menerima bantuan tersbut tetap dari Kementerian Sosial," ucap Ady.
Siapa Warga Desil 1-4 di Sumut
Data Dinas Sosial Sumut mencatat desil 1 dihuni 437.761 KK atau 1.697.184 individu. Kelompok ini berpenghasilan kurang dari Rp800.000 per bulan dan masuk kategori sangat miskin.
Desil 2 mencapai 476.977 KK atau 1.804.871 individu, dengan penghasilan Rp800.000 sampai Rp1,2 juta per bulan. Kategori ini tergolong miskin.
Desil 3 sebanyak 499.243 KK atau 1.765.523 individu berpenghasilan Rp1,2 juta-Rp1,8 juta per bulan dan dikategorikan rentan miskin. Adapun desil 4 mencapai 478.197 KK atau 1.585.297 individu dengan penghasilan Rp1,8 juta-Rp2,5 juta per bulan, tergolong menengah ke bawah.
Ady menyebut warga desil 1-4 di Sumut didominasi wilayah 3T, yakni Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, seperti di Kepulauan Nias.
Verifikasi Biometrik Jadi Kunci Validasi Data
Sistem Perlinsos Digital bergantung pada Identitas Kependudukan Digital (IKD). Disdukcapil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bekerja sama memastikan pencocokan data biometrik, termasuk verifikasi wajah, berjalan lancar saat warga registrasi.
Dinas Sosial Provinsi memantau proses verifikasi dan penapisan. "Instansi sosial di tingkat daerah ikut berperan memastikan validitas data riil di lapangan agar bansos seperti PKH dan BPNT tepat sasaran," ucap Ady.
Percepatan pendataan ini menentukan akurasi penyaluran bansos di Sumut ke depan. Warga yang belum terdaftar berpeluang tertinggal dari basis data penerima bantuan saat program resmi berjalan.
