MEDAN — Pemerintah tidak hanya berhenti pada pembentukan badan hukum, tetapi juga akan mengawal langsung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sumatera Utara. Menteri Koperasi RI, Dr. Ferry Juliantono, S.E. Ak., M.Si., mengatakan pihaknya bakal turun ke lapangan untuk memastikan koperasi berjalan sesuai potensi daerah.
"Kami dari Kementerian Koperasi akan turun pada tahap operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sumatera Utara," ujar Ferry usai memberi kuliah umum di UHN Medan, Rabu (29/7/2026).
UHN Diminta Aktif Lewat KKN Tematik
Ferry mendorong UHN Medan berperan aktif dalam pendampingan. Mahasiswa diminta diterjunkan melalui KKN tematik yang fokus pada pengelolaan koperasi di desa dan kelurahan.
"Harapan kami Universitas Nommensen juga dapat membantu melakukan pendampingan. Mahasiswanya bisa melaksanakan KKN tematik di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," kata Ferry.
Menurutnya, operasional koperasi butuh penyempurnaan berkelanjutan. Pendekatan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Karena itu, kontribusi perguruan tinggi dinilai krusial untuk memastikan koperasi berkembang sesuai kebutuhan lokal.
Aturan Operasional dan Sumber Pendanaan Segera Final
Ferry mengungkapkan pemerintah tengah memfinalisasi aturan turunan, termasuk Peraturan Presiden yang mengatur aspek pelaksanaan di lapangan. Aturan ini akan mencakup sumber pendanaan dan nominal yang dialokasikan.
"Sedang kami finalisasi. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai, termasuk membicarakan sumber pendanaannya, nominalnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan operasionalisasi," jelasnya.
Setelah operasional berjalan, berbagai barang bersubsidi akan disalurkan melalui koperasi ini. Sesuai arahan Presiden, komoditas seperti LPG 3 kilogram, minyak goreng, beras, pupuk bersubsidi, hingga bantuan pangan non-tunai dan alat mesin pertanian dari Kementerian Pertanian akan menggunakan skema tersebut.
HKBP Siap Mobilisasi Jemaat untuk Koperasi
Ketua Umum Pengurus Yayasan UHN, Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, menyatakan kesiapan institusinya menjadi mitra pemerintah. Ia menekankan koperasi harus dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota, bukan hanya segelintir pengurus.
Effendi optimistis koperasi bisa menjadi kekuatan ekonomi baru. Ia menyebut potensi besar ada di bawah kepemimpinan Ephorus HKBP, Pdt. Dr. Victor Tinambunan, MST. Jaringan HKBP yang luas hingga ke berbagai daerah dengan jumlah jemaat hampir delapan juta orang dinilai sebagai modal sosial yang kuat.
"Dengan kepemimpinan Ephorus HKBP... saya meyakini jemaat siap mendukung dan menjadi bagian dari gerakan koperasi. Dukungan jutaan jemaat tidak hanya akan memperkuat permodalan dan keanggotaan koperasi, tetapi juga melahirkan berbagai usaha produktif," pungkas Effendi.
Sebelumnya, dalam kuliah umum bertajuk "Membangun Koperasi sebagai Pilar Kedaulatan dan Kemandirian Ekonomi Nasional", Ferry menyebut pemerintah menjalankan tiga langkah utama: rebranding, pembenahan tata kelola, dan penguatan pengembangan usaha. Ia juga mengungkapkan lebih dari 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum di seluruh Indonesia.
