MEDAN — Fraksi PAN-Perindo DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Medan untuk segera mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Permintaan ini mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di Gedung DPRD, Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (15/6/2026).
Juru bicara Fraksi PAN-Perindo, H.T. Bahrumsyah, menyebutkan realisasi PAD Kota Medan tahun 2025 mencapai Rp3,09 triliun atau sekitar 80 persen dari target Rp3,7 triliun. Namun, angka tersebut hanya berkontribusi 48,4 persen terhadap total pendapatan daerah yang tercatat sebesar Rp6,3 triliun.
“Dengan kontribusi PAD yang baru mencapai sekitar 48,4 persen terhadap total pendapatan daerah, tingkat kemandirian fiskal Kota Medan masih perlu ditingkatkan. Potensi pendapatan yang ada harus dioptimalkan agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat berkurang,” kata Bahrumsyah dalam rapat paripurna tersebut.
Digitalisasi Pajak dan Retribusi Jadi Sorotan
Fraksi PAN-Perindo menyoroti realisasi pajak daerah yang mencapai Rp2,7 triliun atau 82,26 persen dari target Rp3,3 triliun. Menurut fraksi, penguatan sistem pengawasan dan digitalisasi pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) perlu segera dilakukan untuk mengejar target yang belum tercapai.
Selain pajak, dua pos retribusi juga mendapatkan perhatian. Realisasi retribusi persampahan tercatat Rp29,3 miliar atau 83,66 persen dari target, sementara retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mencapai Rp22 miliar atau 88 persen dari target Rp25 miliar.
“Retribusi persampahan dan parkir masih memiliki ruang untuk ditingkatkan melalui pembaruan basis data, penguatan pengawasan lapangan, dan penerapan sistem pembayaran non-tunai,” ujar Bahrumsyah.
Aset Rp35 Triliun Hanya Hasilkan Rp18 Miliar
Sektor pengelolaan aset daerah juga menjadi catatan kritis fraksi. Pendapatan dari pemanfaatan aset daerah yang mencapai sekitar Rp18 miliar dinilai tidak sebanding dengan nilai aset tetap Pemkot Medan yang tercatat sekitar Rp35 triliun per Desember 2025.
Fraksi PAN-Perindo juga menilai kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD belum optimal. Menurut Bahrumsyah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih didominasi oleh dividen Bank Sumut.
Serapan Anggaran dan SILPA Rp592 Miliar Jadi Pekerjaan Rumah
Pada sisi belanja, realisasi belanja daerah tahun 2025 tercatat sebesar Rp5,8 triliun atau sekitar 82 persen dari total anggaran Rp7,07 triliun. Fraksi PAN-Perindo menilai tingkat serapan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.
Fraksi turut meminta penjelasan terkait alokasi belanja pegawai sebesar Rp2,3 triliun serta rendahnya realisasi anggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk ruang terbuka hijau (RTH). Selain itu, PAN-Perindo mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar Rp592 miliar.
“Besarnya SILPA menunjukkan masih terdapat program dan anggaran yang belum terlaksana secara optimal. Ke depan, perencanaan dan pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara maksimal,” kata Bahrumsyah.
Pemerintah Kota Medan belum memberikan jawaban atas berbagai catatan fraksi tersebut dalam rapat paripurna kali ini. Berdasarkan mekanisme pembahasan Ranperda LPj APBD 2025, Pemkot Medan dijadwalkan memberikan tanggapan resmi pada agenda paripurna berikutnya sebelum pembahasan dilanjutkan hingga tahap pengambilan keputusan.
