MEDAN — Peringatan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PSI, Renvil Pandapotan Napitupulu, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026). Menurut Renvil, biaya operasional BRT diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah armada yang melayani kawasan aglomerasi Medan, Binjai, dan Deliserdang.
Skema Pembiayaan Jangka Panjang Masih Abu-Abu
“Kami meminta Pemko Medan menghitung secara cermat dampak operasional BRT terhadap APBD Kota Medan. Jangan sampai proyek strategis ini justru menjadi beban keuangan daerah yang semakin besar di kemudian hari,” kata Renvil.
PSI menyoroti minimnya keterlibatan DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran proyek tersebut. Fraksi itu mendesak adanya keterbukaan mengenai skema pembiayaan operasional jangka panjang agar tidak mengganggu alokasi anggaran untuk sektor pelayanan publik lain.
Menurut PSI, dukungan pembiayaan tidak seharusnya hanya dibebankan kepada Pemko Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat dinilai perlu ikut menanggung biaya operasional, mengingat BRT Mebidang merupakan proyek strategis nasional yang melayani kawasan aglomerasi.
Pendapatan Daerah Rp6,3 Triliun, Ada Celah Pajak Digital
Dalam kesempatan yang sama, PSI mencermati kinerja pendapatan daerah Kota Medan tahun 2025. Dari target pendapatan Rp6,9 triliun, realisasi yang dicapai mencapai Rp6,3 triliun atau sekitar 90,8 persen.
Untuk meningkatkan penerimaan, PSI mendorong Pemko Medan mengoptimalkan pemungutan pajak melalui pemanfaatan teknologi digital, integrasi data antarinstansi, pemantauan transaksi usaha secara real time, serta penguatan analisis data perpajakan.
Di sisi lain, PSI mencatat adanya penurunan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp32,8 miliar. Fraksi tersebut juga menyoroti realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang hanya mencapai Rp16,8 miliar atau 85,5 persen dari target Rp19,7 miliar.
Bantuan Keuangan dari Pemprov Sumut Rp140 Miliar Tak Kunjung Turun
PSI turut mempertanyakan tidak terealisasinya bantuan keuangan umum dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2025. Padahal pada tahun sebelumnya, Pemprov Sumut memberikan bantuan keuangan sebesar Rp140 miliar kepada Pemko Medan.
“Fraksi PSI meminta penjelasan mengapa bantuan keuangan umum dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak terealisasi pada tahun anggaran 2025, padahal pada tahun sebelumnya terdapat alokasi yang cukup besar,” ujar Renvil.
UHC, Banjir, dan Infrastruktur Pengendali Banjir Juga Disorot
Selain persoalan fiskal, PSI juga menyoroti sejumlah isu pelayanan publik. Fraksi tersebut meminta Pemko Medan memperkuat sosialisasi program Universal Health Coverage (UHC) dan Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) agar manfaatnya lebih diketahui masyarakat.
Dalam penanganan banjir, PSI mendorong pemerintah tidak hanya fokus pada normalisasi sungai, tetapi juga mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti kolam retensi. Fraksi tersebut juga meminta kajian komprehensif terkait dampak lingkungan proyek. (Reza)
