TAPANULI SELATAN – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengonfirmasi bahwa seluruh jaringan jalan nasional di Sumatera Utara yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi kini telah tersambung kembali. Akses transportasi yang sempat terganggu akibat longsor dan banjir pada November 2025 lalu kini sudah dapat dilalui kendaraan secara fungsional.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Herdy Siahaan, menegaskan bahwa tidak ada lagi ruas jalan nasional yang terputus di wilayahnya.
Berdasarkan data teknis, terdapat 268 titik kerusakan mulai dari skala kecil hingga besar yang tersebar di lima kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Total panjang jalan yang terdampak mencapai kisaran 40 hingga 50 kilometer.
"Kami pastikan jalan di daerah terdampak bencana ini sudah fungsional. Sebanyak 268 titik longsor telah selesai ditangani sehingga arus kendaraan kembali lancar," ujar Herdy saat meninjau lokasi di Tapanuli Selatan, Senin (16/2).
Meski akses sudah terbuka, Kementerian PU masih memiliki agenda perbaikan jangka panjang. Pemulihan total agar kondisi jalan kembali ke status semula diperkirakan memakan waktu antara dua hingga tiga tahun.
Namun, prioritas jangka pendek saat ini adalah memastikan kenyamanan pemudik. Herdy menjamin bahwa menjelang momentum Lebaran 2026, seluruh ruas jalan nasional di Sumatera Utara akan berada dalam kondisi optimal guna mendukung mobilitas masyarakat.
Secara lebih luas, pemerintah pusat memperkirakan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar di tiga provinsi Sumatera mencapai Rp51 triliun. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, merinci bahwa anggaran tersebut tidak hanya untuk jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup:
Infrastruktur Air: Perbaikan bendung dan jaringan irigasi.
Kebutuhan Dasar: Penyediaan air bersih dan sistem sanitasi.
Prasarana Sosial: Pembangunan kembali sekolah, madrasah, dan rumah ibadah.
Provinsi Aceh menjadi wilayah yang mendapatkan alokasi porsi terbesar mengingat tingkat kerusakan yang paling signifikan akibat bencana hidrometeorologi tersebut.
