SUMATERA UTARA — Pemerintah mempercepat reformasi pasar modal lewat penguatan batas minimal kepemilikan saham publik menjadi 15 persen, transparansi pemilik manfaat, hingga pembentukan satuan tugas penegakan hukum terpadu. Seluruh tahapan evaluasi dikebut menjelang batas akhir penyampaian masukan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 30 April 2027. Langkah pembenahan diarahkan untuk melindungi investor domestik tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi nasional.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo memastikan percepatan reformasi tata kelola pasar modal berjalan terukur. Pemerintah menempatkan penguatan batas minimal kepemilikan saham publik, keterbukaan pemilik manfaat, dan penegakan hukum terpadu sebagai satu paket kebijakan yang saling mengunci.
Paket kebijakan disusun sebagai jawaban atas evaluasi yang sedang berjalan di MSCI. Batas akhir penyampaian masukan ditetapkan 30 April 2027, sehingga seluruh tahapan harus tuntas sebelum tenggat.
Ada tiga pilar utama yang menjadi fokus percepatan. Pertama, penguatan batas minimal kepemilikan saham publik atau free float menjadi 15 persen. Kedua, transparansi pemilik manfaat atau beneficial ownership. Ketiga, pembentukan satuan tugas penegakan hukum terpadu atau Joint Task Force.
Ketiga pilar itu bukan kebijakan baru, melainkan agenda yang dipercepat pelaksanaannya. Pemerintah menilai kecepatan implementasi menjadi kunci agar posisi Indonesia dalam penilaian MSCI tidak terganggu.
MSCI membuka ruang penyampaian masukan hingga 30 April 2027. Bagi pasar modal Indonesia, tenggat tersebut menentukan apakah status keanggotaan indeks tetap terjaga atau berisiko berubah.
Dradjad menyebut peninjauan kembali masih dimungkinkan bila ada perbaikan material. Pemerintah merujuk arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tanggal 21 Oktober 2026.
Dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (28/10/2026), Dradjad menyampaikan arahan Presiden secara langsung.
"Peninjauan kembali dimungkinkan jika menurut mereka ada perbaikan material. Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tanggal 21 Oktober 2026 sudah menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak takut siapapun dan tidak akan gentar. Beliau mengakui tantangan tidak kecil, namun kita harus berani menghadapinya dan tidak mengenal menyerah. Beliau juga menilai otoritas pasar modal dan emiten telah bekerja dengan baik," ujarnya.
Pernyataan itu menempatkan otoritas pasar modal dan emiten sebagai pihak yang dinilai sudah menjalankan tugas. Pemerintah memosisikan percepatan reformasi sebagai penguatan, bukan koreksi atas kinerja keduanya.
Bagi emiten, kewajiban free float 15 persen menuntut penyesuaian struktur pemegang saham. Perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan tinggi perlu melepas sebagian saham ke publik atau mencari investor baru agar memenuhi ambang tersebut.
Bagi investor, keterbukaan pemilik manfaat memberi lapisan perlindungan tambahan. Risiko kepemilikan tersembunyi dan transaksi pihak berelasi yang tidak transparan menjadi lebih mudah dilacak.
Kehadiran Joint Task Force menambah dimensi penegakan hukum. Pelanggaran di pasar modal tidak lagi ditangani terpisah-pisah antarotoritas, melainkan lewat satu mekanisme terpadu.
Pemerintah menempatkan perlindungan investor domestik dan stabilitas makroekonomi sebagai dua sasaran yang harus dicapai bersamaan. Reformasi tata kelola tidak dimaksudkan mengganggu aliran modal maupun kondisi pasar yang sedang berjalan.
Dradjad menegaskan seluruh tahapan evaluasi dijalankan secara terukur. Pendekatan itu dipilih agar percepatan tidak menimbulkan gejolak di pasar yang justru kontraproduktif terhadap tujuan awal.
Dengan tenggat 30 April 2027, hitungan waktu tersisa sekitar enam bulan. Implementasi free float 15 persen, keterbukaan pemilik manfaat, dan satgas penegakan hukum akan menjadi ukuran apakah perbaikan material yang diminta MSCI benar-benar terwujud.