MEDAN — Rizki Lubis menilai pernyataan DLH Kota Medan yang beralih menegaskan penanaman pohon pengganti adalah bentuk tanggung jawab Pemko Medan justru membingungkan publik. Pasalnya, sebelumnya DLH menyebut penggantian 61.170 pohon itu sepenuhnya merupakan kewajiban kontraktor pelaksana proyek BRT, termasuk perawatan selama satu tahun pasca-tanam.
"Jadi sebenarnya penanaman pohon pengganti itu tanggung jawab siapa, tanggung jawab Pemko Medan atau kontraktor pelaksana proyek BRT. Ini harus jelas, jangan justru memberikan keterangan yang kontradiksi," tegasnya kepada Sumut Pos, Kamis (6/8/2026).
Politisi Partai NasDem itu menekankan bahwa sikap acuh dan tidak responsif dari DLH hanya akan memperpanjang polemik yang sudah berlarut-larut di tengah masyarakat. Ia menuntut kejelasan status pertanggungjawaban, bukan sekadar pernyataan normatif.
Di tengah desakan tersebut, Kepala DLH Kota Medan, Melvi Marlabayana, baru-baru ini menyampaikan bahwa hingga Juli 2026 pihaknya telah menanam 1.792 pohon pengganti bersama pihak terkait. Angka ini masih sangat jauh dari total 61.170 batang pohon yang dijanjikan akan tersebar di sejumlah lokasi di Kota Medan.
Rizki Lubis menyayangkan lambatnya realisasi penanaman ini. Menurutnya, jika memang kontraktor yang bertanggung jawab, maka DLH harus bertindak tegas melakukan pengawasan dan memastikan kewajiban tersebut dipenuhi tepat waktu.
"Giliran penebangan pohon DLH Medan 'buang badan', tetapi giliran penanaman pohon pengganti DLH Medan merasa paling bertanggungjawab terhadap lingkungan," sindirnya.
Lebih jauh, Rizki Lubis juga menyoroti nasib kayu hasil tebangan puluhan ribu pohon di sejumlah ruas jalan protokol. Ia mendesak DLH untuk membuka data secara transparan mengenai pemanfaatan kayu tersebut, termasuk apakah ada potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang hilang.
"Masyarakat juga bertanya-tanya, itu pohon-pohon yang ditebang kayunya dikemanakan semua. Apakah kayu-kayu dari pohon tersebut dijual, lantas kemana PAD nya. DLH Kota Medan harus transparan, jangan suka buang badan setiap kali ada masalah," tutupnya.
Polemik ini kian meluas seiring dimulainya penebangan pohon di Jalan TB Simatupang. Sebelumnya, aksi serupa telah terjadi di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sisingamangaraja untuk memperlancar pembangunan moda transportasi modern tersebut.
Rizki Lubis meminta agar DLH Kota Medan segera memberikan penjelasan yang mencerahkan masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa persoalan lingkungan hidup tidak bisa ditangani dengan setengah hati, apalagi dengan saling lempar tanggung jawab antar instansi.