STABAT — Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti memastikan pemerintah kabupatennya siap menjalankan seluruh kebijakan pusat dan provinsi terkait pemanfaatan Dana TKD tambahan. Ia menekankan program yang didanai harus menyentuh kebutuhan warga terdampak bencana, baik infrastruktur fisik maupun pemulihan sosial-ekonomi.
"Pemanfaatan Dana TKD Tambahan harus benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kami akan memastikan penggunaannya dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," ujar Tiorita saat ditemui usai rapat.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan harapan agar alokasi Dana TKD untuk tahun 2027 tidak mengalami pengurangan dibandingkan tahun 2026. Menurutnya, dampak bencana yang terjadi pada 2025 masih dirasakan masyarakat hingga saat ini.
"Kami berharap alokasi Dana TKD tahun 2027 tetap sama seperti tahun 2026 sehingga proses pemulihan di daerah terdampak bencana dapat terus berlanjut," kata Bobby dalam arahannya.
Bobby menjelaskan pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi Dana TKD untuk Sumatera Utara sekitar Rp6 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,1 triliun dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung program rehabilitasi dan pemulihan.
Ia menegaskan pemerintah provinsi siap mengelola dana tersebut secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. "Kami berkomitmen terhadap penggunaan Dana TKD yang diberikan dan siap untuk terus dimonitor pelaksanaannya, baik saat ini maupun ke depan," tegasnya.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Raja Inal Siregar itu, Bobby mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar tambahan anggaran benar-benar difokuskan pada program yang memberikan manfaat langsung. Sasaran utamanya mencakup pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik.
Rapat ini juga diikuti secara daring oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Ahmad Fatoni. Tujuannya memperkuat sinergi antara pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota dalam memastikan tambahan Dana TKD dimanfaatkan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Pemkab Langkat sendiri akan memprioritaskan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Tiorita menyebut proses rehabilitasi diharapkan berlangsung lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan melalui langkah ini.