MEDAN — Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menekankan bahwa optimalisasi pendapatan daerah bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Hal ini ia sampaikan saat memimpin rapat evaluasi PAD, pajak, dan retribusi di Aula Kantor Bapenda Kota Medan, Senin (13/7/2026).
“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada TKD. Kemandirian fiskal adalah kunci. Saya minta seluruh jajaran bekerja lebih keras dan cerdas untuk menggali potensi PAD yang ada,” tegas Rico di hadapan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Kepala Bapenda M. Agha Novrian, serta para pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kota Medan.
Salah satu instruksi konkret yang disampaikan Rico adalah evaluasi total rantai distribusi SPPT PBB. Ia menilai kendala teknis, seperti keterlambatan distribusi, justru menghambat masyarakat yang ingin membayar pajak.
“Masyarakat ingin membayar, jangan sampai sistem kita yang justru menghambat mereka,” ujarnya.
Wali Kota juga mendorong percepatan adopsi sistem digital di sektor pajak daerah. Penggunaan sistem QRESTO pada pajak restoran akan diperluas, begitu pula pada sektor pajak parkir. Digitalisasi ini bertujuan agar seluruh transaksi tercatat secara real-time, otomatis, dan transparan.
Rico menyebut langkah ini penting untuk menutup celah kebocoran anggaran yang selama ini berpotensi terjadi di sektor pajak daerah. Ia juga menyoroti pentingnya integritas aparatur dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Instruksi tegas diberikan terkait kepatuhan pajak kendaraan dinas dan milik pribadi ASN agar menjadi teladan bagi masyarakat.
Menutup pertemuan, Wali Kota mengingatkan bahwa setiap rupiah dari PAD yang dihimpun akan dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Fokus kita jelas: PAD yang kuat adalah fondasi utama bagi pembangunan Kota Medan yang lebih baik dan pelayanan masyarakat yang lebih maksimal,” pungkasnya.