PANYABUNGAN — Kritik tajam itu dilontarkan Erwin langsung di hadapan tim Kunjungan Kerja DPRD Sumut Dapil VII, Bupati Madina, serta jajaran pejabat Pemkab Madina. Forum yang digelar di D’San Hotel, Panyabungan, pada Rabu (8/7/2026) itu menjadi panggung bagi Erwin untuk menyuarakan kekecewaan yang sudah lama terpendam.
Menurut Erwin, kontribusi Kabupaten Madina di sektor pendapatan dan pajak bagi Sumatera Utara tidak sebanding dengan perhatian yang diterima. Ia mencontohkan minimnya alokasi dana pemulihan infrastruktur pasca-bencana besar yang melanda wilayah tersebut.
“Kalau saya melihatnya dari sudut pandang politik, yang paling miris terjadi di Madina saat ini adalah perlakuan pemerintah provinsi terhadap daerah kami,” kata Erwin, yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Gerindra Madina.
Kekecewaan Erwin semakin mendalam lantaran dana pengembalian transfer dari pemerintah pusat justru tidak diterima oleh Kabupaten Madina. Padahal, daerah ini merupakan salah satu titik yang mengalami kerusakan paling parah akibat bencana.
Ia menilai kondisi ini menunjukkan adanya diskriminasi anggaran dari tingkat provinsi. “Ini bukan soal perasaan semata, tapi soal data dan fakta di lapangan,” tegasnya.
Selain masalah anggaran, Erwin juga menyoroti lambannya perbaikan jalan provinsi di kawasan pantai barat Madina. Wilayah itu sempat terisolasi akibat bencana, namun hingga kini perbaikannya belum juga tuntas.
Menurut dia, pembiaran ini mengindikasikan lemahnya koordinasi dan kepedulian struktural dari pemerintah provinsi. “Kalau DPRD Provinsi saja tidak dianggap penting, apalagi kami di DPRD Kabupaten,” ujar Erwin.
Dalam kesempatan yang sama, Erwin juga mengecam sikap abai sejumlah perusahaan perkebunan besar di Madina yang mangkir dari undangan pertemuan. Ia menilai sikap perusahaan itu sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif.
Erwin mendesak seluruh anggota DPRD Sumut Dapil VII agar tidak tinggal diam melihat ketimpangan ini. Ia berharap para wakil rakyat tingkat provinsi dapat menekan Pemprov Sumut untuk segera merealisasikan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangannya.
“Kami hanya ingin Madina mendapatkan hak dan perlakuan yang adil dalam kue pembangunan Sumatera Utara,” pungkas Erwin.