MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Sosial mematangkan pembangunan lima Sekolah Rakyat (SR) terintegrasi yang akan beroperasi penuh pada Tahun Ajaran 2026/2027. Langkah ini merupakan realisasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Dr. Illyan Chandra Simbolon, mengatakan pengalihan lokasi belajar ke gedung baru yang lebih mandiri menjadi fokus utama agenda kerja tahun ini. "Dengan penyediaan lahan yang cukup luas, Sekolah Rakyat ini diproyeksikan memiliki fasilitas penunjang yang komprehensif, mulai dari ruang kelas, asrama, hingga sarana olahraga dan ibadah," ujarnya, Jumat (3/7/2026).
Berdasarkan data perencanaan Dinas Sosial Sumut, kelima titik fokus pembangunan baru tersebut meliputi:
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi II Kota Medan pada Jumat (3/7) siang. Berdiri di atas lahan seluas sekitar enam hektare milik Pemkot Medan, sekolah ini dirancang menyatukan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kompleks dengan kapasitas sekitar 1.080 siswa.
"Kita ingin melakukan intervensi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas, bahkan di sini seluruhnya gratis, mulai dari diterima hingga lulus," kata AHY. Menurutnya, setelah lulus, siswa memiliki kesempatan memilih melanjutkan pendidikan vokasi, perguruan tinggi, atau langsung memasuki dunia kerja.
Pemindahan kluster siswa dari pusat-pusat pelatihan seperti Sentra Bahagia, Sentra Insyaf, BBVP, maupun eks-BLK ke gedung sekolah mandiri diharapkan menciptakan iklim belajar-mengajar yang lebih kondusif. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara optimistis infrastruktur fisik baru ini menjadi instrumen jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang berkeadilan.