MEDAN — Bobby Nasution menekankan bahwa pemerintah kabupaten merupakan tulang punggung pelayanan publik. Karena itu, koordinasi yang lebih erat antarpemerintahan perlu terus diperkuat, terutama dalam penyusunan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah.
Menurut Bobby, APKASI selama ini kerap menyampaikan rekomendasi kebijakan langsung ke kementerian terkait. Ia menilai hal itu perlu diimbangi dengan rekomendasi serupa kepada pemerintah provinsi sebagai mitra strategis.
“Rekomendasi langsung ke Kementerian terkait itu bagus. Namun, kadang-kadang kita juga perlu rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan hubungan serta menyinkronkan kebijakan fiskal dan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten,” ujar Bobby dalam sambutannya.
Dalam forum yang sama, Bobby mengusulkan agar skema pajak kendaraan bermotor tidak diberlakukan secara seragam di seluruh daerah. Kota-kota besar, katanya, dapat menerapkan tarif lebih tinggi untuk kendaraan mewah. Sementara kabupaten atau kendaraan kategori ekonomi seperti Low Cost Green Car (LCGC) perlu mendapat skema yang lebih proporsional.
“Ini agar distribusi kendaraan dan potensi penerimaan opsen pajak lebih merata,” jelasnya.
Bobby juga mengumumkan bahwa Pemprov Sumut akan menambah alokasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada kabupaten/kota pada Juli 2026. Kabupaten Deliserdang menjadi salah satu daerah yang mendapat porsi bantuan cukup besar.
Ia mengapresiasi penyelenggaraan HUT APKASI di Deliserdang karena dinilai mampu menggerakkan perekonomian daerah. Kehadiran ratusan bupati dari seluruh Indonesia memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan, UMKM, hingga usaha kuliner setempat.
Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan kebanggaannya atas kepercayaan APKASI menjadikan daerahnya sebagai tuan rumah. Momentum ini, kata dia, juga menjadi ajang refleksi terhadap arah pembangunan daerah.
Asri menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi pemkab saat ini, mulai dari dinamika regulasi, percepatan digitalisasi pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan akibat perubahan iklim, hingga pemenuhan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan fiskal.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut kreatif dan inovatif tanpa mengesampingkan pemenuhan hak dasar masyarakat. Kita harus mampu menyatukan suara untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kemandirian daerah,” tegas Asri.
Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengingatkan bahwa APKASI lahir 26 tahun lalu sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998 untuk memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan.
Ia mengapresiasi sambutan hangat Pemkab Deliserdang, termasuk suguhan budaya dan kuliner khas Sumatera Utara. Menurutnya, rangkaian HUT APKASI akan diisi berbagai agenda strategis, termasuk evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta penguatan jejaring ekonomi dan promosi potensi investasi kabupaten ke tingkat nasional.
“Kami mengajak seluruh bupati dan wakil bupati untuk aktif melahirkan berbagai praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan daerah,” kata Bursah.
Kegiatan ini dihadiri lebih dari 200 bupati dari seluruh Indonesia yang berkumpul untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka rangkaian agenda nasional HUT ke-26 APKASI.