MEDAN — Gelombang penolakan terhadap penyelenggaraan Rakernas APEKSI di Medan kian memanas. LIPPSU menilai momen tersebut hanya menjadi panggung seremoni mewah bagi para elit politik di tengah persoalan rakyat kecil yang belum tuntas.
Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari A.M Sinik, dalam pernyataan resminya, Senin (29/6/2026), menegaskan bahwa Kota Medan bukanlah panggung untuk menghambur-hamburkan anggaran.
“Medan bukan panggung seremoni elit!. Rakyat butuh keadilan, bukan seremoni mewah yang menghambur-hamburkan anggaran. Uang rakyat bukan untuk hura-hura. Harus ada transparansi penuh, atau kami akan terus melawan,” tegas Azhari.
Aksi GARSU mengusung empat poin tuntutan yang langsung menyentuh persoalan warga. Pertama, menolak pelaksanaan Rakernas APEKSI di Kota Medan. Kedua, meminta pembayaran segera upah pungut Kepala Lingkungan (Kepling) se-Kota Medan.
Ketiga, mendesak pembayaran gaji guru honorer yang menjadi hak para pendidik. Keempat, mengusut tuntas sumber dana hiburan (entertainment) serta pengadaan aksesori mewah seperti baliho dan umbul-umbul komersial APEKSI di Kota Medan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, persiapan menyambut Rakernas APEKSI terlihat sangat masif. Ratusan umbul-umbul dan baliho ucapan selamat datang berdiri di sudut-sudut utama kota. Pemandangan ini kontras dengan kondisi warga akar rumput, terutama para pekerja harian dan buruh, yang menilai anggaran daerah seharusnya dialokasikan untuk pemulihan ekonomi lokal.
Perwakilan aliansi guru honorer setempat menyatakan komitmennya untuk bergabung dalam barisan massa. Mereka mengaku kecewa karena hingga menjelang pertengahan tahun, kejelasan mengenai pembayaran hak-hak normatif guru honorer masih mengambang. “Pemko dinilai lebih fokus memoles wajah kota demi menyambut tamu-tamu domestik,” ujar salah satu perwakilan guru.
Masyarakat kini menunggu sikap legislatif dan eksekutif di Medan. Tekanan publik terus memanas menjelang momentum nasional tersebut. LIPPSU mengajak seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara untuk turun ke jalan menyuarakan keadilan melalui pamflet resmi yang telah diedarkan.
Aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 Juli 2026, dengan titik sasaran utama Kantor DPRD Kota Medan dan Kantor Wali Kota Medan.