MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengajak BNNP Sumut untuk memperkuat kolaborasi dan melakukan intervensi terpusat dalam pemberantasan narkoba. Ajakan ini disampaikan usai menerima Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho di Kantor Gubernur Sumut, Selasa.
Bobby menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus difokuskan pada daerah-daerah yang menjadi titik masuk utama dan pusat peredaran. Ia juga menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk mendukung sisi anggaran agar penanganan dilakukan secara serius dan tuntas.
Gubernur mengaku khawatir terhadap masa depan generasi muda di Sumut. Menurutnya, narkoba kini semakin mudah diakses karena harganya yang makin terjangkau dan telah menyasar usia muda.
Data Kepolisian Daerah Sumut mengungkapkan, sebanyak 1,6 ton narkotika jenis sabu-sabu berhasil diamankan di wilayah hukumnya sepanjang 2025. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 0,4 ton dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,2 ton.
Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengungkapkan fakta mengejutkan. Sumatera Utara saat ini masih menempati peringkat pertama nasional dalam jumlah pengguna narkoba.
"Dari sekitar 15 juta total penduduk Sumut, terdapat 10 persen menjadi pengguna narkoba. Tingkat penyebarannya pun belakangan ini sudah merambah hingga ke desa-desa,” ungkap Tatar.
Tatar menjelaskan, pada 2025 penyalahgunaan narkoba didominasi usia produktif 15 hingga 45 tahun. Namun, trennya kini mulai merambah anak-anak usia sekolah.
Tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya kondisi geografis Sumut yang menjadi jalur utama masuknya narkoba, serta wilayah yang diapit sejumlah titik rawan di bagian selatan sebagai pintu masuk penyelundupan.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemprov Sumut mengambil langkah konkret dengan memperbanyak kegiatan masyarakat dan program-program positif di daerah rawan narkoba. Selain itu, Pemprov Sumut juga memperkuat edukasi dengan mendorong setiap kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan menyisipkan pesan bahaya narkoba.
Gubernur juga mengakui, hingga kini masih terdapat kendala di tingkat provinsi, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus penanganan narkoba masif. Atas keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh BNNP Sumut, Pemprov Sumut berkomitmen untuk dapat membantu.
"Kita minta program konkret dari BNNP. Mengenai anggaran, Pemprov Sumut akan berupaya membantu. Kita harus serius agar Sumut benar-benar terbebas dari narkoba,” tegas Bobby.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, BNNP Sumut tetap fokus menekan peredaran narkoba di pintu-pintu masuk utama serta wilayah pedesaan. Upaya tersebut, menurut Tatar, mulai menunjukkan hasil dengan adanya penurunan angka peredaran di sejumlah wilayah.
"Kami sangat mengapresiasi sambutan Bapak Gubernur. Kami berharap momentum audiensi ini dapat memperkuat kolaborasi nyata dengan Pemprov Sumut guna menyelamatkan generasi bangsa,” kata Tatar.